Prabowo Subianto: Divestasi 10 persen Saham Freeport untuk Orang Asli Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembahasan skema divestasi saham PT Freeport Indonesia, dengan fokus utama pada pemenuhan hak 10 persen bagi Orang Asli Papua (OAP).

Arahan strategis ini mengemuka dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Ini sekaligus menandai babak baru posisi tawar masyarakat lokal dalam kepemilikan aset tambang terbesar di dunia tersebut. 

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menegaskan mandat ini kini telah masuk dalam kerangka anggaran nasional yang diprioritaskan.

Baca juga: Victhoria Paragaye, Dokter Spesialis Pertama OAP dari Lapago Setelah 62 Tahun Papua Gabung NKRI

"Masih dalam tadi kerangka anggaran, ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua," ujarnya.

Guna memastikan proses ini berjalan presisi, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai fasilitator utama.

Kolaborasi dua kementerian ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi pusat dengan aspirasi daerah, sehingga peralihan saham tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

"Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran. Ini masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Bapak Mendagri dan Menteri ESDM ya," kata Velix.

Di sisi lain, respons cepat ditunjukkan oleh jajaran kepala daerah se-Tanah Papua. 

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyatakan akan segera mengonsolidasikan lima gubernur lainnya di wilayah Papua untuk merumuskan kesepakatan internal.

Langkah konkret ini akan diawali dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus melalui perusahaan daerah (Papua Divestasi) guna memastikan mekanisme pembagian saham berlangsung adil dan transparan bagi setiap provinsi baru di Papua.

Baca juga: Tony Wenas Serahkan Kado Megah Freeport untuk Pendidikan STEM Papua

"Ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi. Nanti kami akan laporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri ESDM bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya," kata Mathius.

Hasil dari konsolidasi para gubernur tersebut nantinya akan dilaporkan secara resmi kepada pemerintah pusat sebagai dasar kebijakan lanjutan.

Sinergi antara ketegasan Presiden dan kesiapan para pemimpin lokal ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam menjawab isu keadilan ekonomi di Papua, sekaligus memastikan bahwa kekayaan alam Bumi Cenderawasih dikelola secara berdaulat oleh dan untuk rakyat Papua sendiri. (*)

Sumber: kompas.com