Pencaker Manokwari Palang Jalan Karena Merasa Bupati Menipu Mereka

Ringkasan Berita:

• Aksi Blokade: Ratusan Pencaker Formasi 2021 memblokade jalan di bawah Kantor Bupati Manokwari dengan kayu dan spanduk hingga memicu kemacetan.
• Alasan Protes: Massa merasa ditipu karena Bupati Hermus Indou belum merealisasikan janji pengangkatan 120 orang secara bertahap sejak Mei 2025.
• Tuntutan Massa: Pencaker mendesak kepastian pengangkatan, meminta kejelasan hak terkait kuota PPPK, atau pembukaan formasi baru yang adil.

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI - Ratusan Pencari Kerja (Pencaker) Formasi 2021 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat melakukan pemalangan di kawasan Jalan Drs Esau Sesa atau Jalan Sogun, tepat di bawah Kantor Bupati Manokwari, Selasa (2/6/2026).

Aksi ini merupakan bentuk protes atas belum terealisasinya janji pengangkatan pegawai yang tidak kunjung disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari kepada mereka.

Pantauan di lokasi, massa menutup sebagian ruas jalan dengan kayu dan spanduk tuntutan sehingga arus lalu lintas sempat terganggu.

Baca juga: Petaka Lari Pagi di Manokwari: Salah Tegur Perempuan, Rahang AD Luka Serius Dikeroyok

Antrean kendaraan terjadi dari dua arah sebelum aparat kepolisian dan Satpol PP turun melakukan pengamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Koordinator Lapangan Pencaker Formasi 2021, Oktopilus Renggo, menegaskan aksi ini merupakan puncak kekecewaan setelah berulang kali menyampaikan aspirasi tanpa kepastian.

“Sejak 2024 kami sudah beberapa kali melakukan aksi damai, mulai dari Kantor BKD hingga Kantor Bupati. Namun sampai hari ini belum ada proses maupun hasil yang memberikan kepastian bagi kami,” ujarnya.

Oktopilus mengingatkan bahwa pada 22 Mei 2025, Bupati Manokwari, Hermus Indou, pernah menjanjikan pengangkatan sekitar 120 orang dari Formasi 2021 secara bertahap.

Baca juga: UPDATE Ledakan Bom di Biak Papua: 5 Korban Meninggal Dimakamkan, 13 Serpihan Tubuh Ditemukan

Namun hingga kini janji tersebut belum terlaksana.

“Kami merasa ditipu karena janji itu tidak diwujudkan. Karena itu kami turun ke jalan agar pemerintah dan masyarakat mengetahui persoalan yang kami hadapi,” tegasnya.

Dalam orasi, massa juga menyoroti pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru-baru ini dilakukan pemerintah daerah.

Mereka menilai kuota PPPK seharusnya terpisah dan tidak mengurangi hak peserta Formasi 2021.

Selain menagih janji pengangkatan, para pencaker mendesak pemerintah membuka formasi baru jika penambahan kuota Formasi 2021 tidak memungkinkan.

Baca juga: Bupati Biak Numfor Turut Antar Lima Korban Ledakan Bom ke Pemakaman Sorido

“Kami berharap ada solusi. Jika tidak ada lagi penambahan kuota, maka bukalah formasi baru agar kami bisa bersaing secara terbuka dan adil,” kata Oktopilus.

Massa juga meminta perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan resmi atas keterlambatan penyelesaian Formasi 2021.