APBD Mimika 2026 Merosot Lebih dari Rp 1 Triliun, Bupati Rettob Ambil Langkah Ini

Laporan Wartawan TribunPapua.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUA.COM, MIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2026 menurun drastis.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan hal ini dikarenakan terjadi efisiensi anggaran dibandingkan tahun 2025.

APBD Mimika tahun 2026 turun menjadi sekira Rp 5 triliun hingga Rp5,4 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun ini.

"Penurunan ini karena terjadi efisiensi terkait Dana Bagi Hasil (DBH), DAK, dan Otsus. Total pengurangannya mencapai lebih dari Rp 1 triliun, meski ada penambahan pada DAU. Karena itu nilai APBD kita turun dari tahun lalu,” jelasnya.

Baca juga: Harga Sembako di Pasar Sentral Mimika Jelang Natal Masih Normal

"Terus apa yang kita lakukan, kita harus buat program yang tidak terlalu prioritas kita pending,"ujar Johannes Rettob usai apel pagi di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Kabupaten Mimika, Senin (24/11/2025). 

Ia menegaskan bahwa program yang tidak masuk kategori prioritas akan ditunda sementara. Meski begitu, pemerintah daerah tetap memastikan kebutuhan masyarakat tidak diabaikan.

Menurut Bupati Rettob, Pemda Mimika kini menggunakan sistem baru yang lebih menekankan pada keluhan dan kebutuhan langsung dari masyarakat, bukan hanya berdasarkan perencanaan teknis pemerintah.

"Kita menggunakan satu sistem bahwa mendengar keluhan masyarakat bukan yang kita butuhkan, tapi masyarakat yang butuh. Kurang lebih seperti itu yang prioritaskan," terangnya.

Rettob menambahkan, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan, pembangunan akan difokuskan dengan konsep 'dari kampung ke kota', yakni memulai dari wilayah yang paling dekat dengan masyarakat.

Baca juga: DPR Papua Tengah Nilai Johannes Rettob Sebagai Bupati Bijak Untuk CPNS OAP

Selain itu, Pemda Mimika juga melakukan penyesuaian sistem penganggaran agar lebih terarah.

Ia mencontohkan, jika pemerintah berfokus pada sektor pariwisata, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menyelaraskan program dan kegiatan untuk mendukung sektor tersebut.

Kebijakan ini dilakukan agar anggaran yang terbatas dapat digunakan lebih efektif serta memberikan dampak besar bagi masyarakat. (*)