Rekap Suara Pilkada Gubernur Papua, KPU: BTM-CK Ungguli Mari-Yo di Biak Numfor, Selisih 5.666

Massa Desak Copot Ketua KPU Biak

Pada Selasa (19/8/2025), massa pendukung pasangan calon gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano - Constant Karma menggelar aksi damai di depan Kantor KPU Provinsi Papua.

Mereka menyuarakan dugaan pelanggaran pemilu di empat kabupaten: Biak Numfor, Jayapura, Mamberamo Raya, dan Supiori.

Para demonstran, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti tokoh adat, tokoh gereja, dan pemuda, menuntut KPU mengembalikan suara rakyat yang dinilai dimanipulasi selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Salah satu insiden yang memicu kemarahan massa adalah dugaan intimidasi oleh Ketua KPU Biak Numfor, Joel Nicolas Lawalata.

Perwakilan keluarga dari Biak Numfor, Fred Kerey, menceritakan bahwa seorang operator perempuan bernama Novela Korwa diusir secara tidak hormat dari pleno rekapitulasi suara.

"Seorang perempuan Biak dipermalukan di ruang publik oleh Ketua KPU Biak. Ini mencederai martabat perempuan Papua, dan kami tidak akan diam," tegas Fred.

Ia mendesak agar Joe Lawalata segera dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak netral dan mencederai integritas pemilu.

"Mananwir (pemimpin adat) juga harus segera memanggil Ketua KPU karena telah mempermalukan masyarakat adat Biak," ujarnya.

Seorang tokoh gereja, Pdt. Aneke Mirino, juga menyampaikan kemarahan serupa.

Ia menyebut tindakan pengusiran Novela Korwa, yang berani membongkar dugaan manipulasi data suara, adalah hal yang memalukan. 

Baca juga: Rekapitulasi Pilkada Gubernur Papua: BTM-CK Menang di Kabupaten Jayapura, Selisih 6.295 Suara

Aneke meluapkan kemarahan terhadap tindakan Joe Lawalata.

"Ketika seorang perempuan Papua bernama Novela Korwa berani membongkar dugaan manipulasi data suara oleh anggota KPU, justru dia yang dikeluarkan dari ruangan. Ini tidak wajar dan sangat memalukan," ujarnya.

"Ibu Novela hanya bicara kebenaran, justru kamu  (Joe Lawalata) yang tidak layak jadi pemimpin," ujarnya, sambil menyinggung dugaan keterlibatan anggota KPU Biak lain, M. Mansur, dalam proses rekapitulasi di Distrik Biak Kota.

Orator aksi, Yulianus Dwa, menyebut aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap matinya demokrasi di tanah Papua.

"Kita kembalikan kedaulatan rakyat," ujarnya.

Ia menganggap lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU seharusnya bersikap netral, bukan berpihak kepada kepentingan politik tertentu. (*)