Petrus Yahe Hamadi Resmi Dilantik sebagai Ondoafi Besar Tobati-Injros, Soroti Pencemaran Lingkungan

Laporan Wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Petrus Yahe Hamadi resmi dilantik sebagai Ondoafi Besar Tobati-Injros oleh Dewan Adat Port Numbay dalam upacara adat Harsori Mhai Tab yang berlangsung di kediamannya, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Rabu (8/9/2025).

Dalam sambutannya usai pelantikan, Hamadi menyampaikan sejumlah agenda kerja prioritas yang akan dijalankan bersama Dewan Adat Port Numbay.

Agenda utama yang segera dilaksanakan adalah musyawarah adat untuk membahas berbagai hal strategis terkait tata kelola wilayah adat.

“Agenda kerja kami yang pertama adalah mengadakan musyawarah adat. Dalam musyawarah ini ada beberapa hal penting yang akan kami laksanakan,” ujar Hamadi.

Baca juga: Ancam Kembali Palang Jalan Holtekamp, Masyarakat Adat Enggros: Pemprov Papua Hormati Putusan MA

Sebagai Ondoafi Besar, Hamadi menegaskan komitmennya untuk memulihkan tatanan adat seperti sediakala.

Program pembenahan tersebut mencakup penertiban seluruh suku, penataan wilayah adat, serta pengaturan kembali kekuasaan Keondoafian Tobati-Injros, termasuk keberadaan para-para adat.

“Kami akan mengembalikan tatanan adat seperti semula, melakukan penertiban suku-suku, dan penataan wilayah adat beserta seluruh kekuasaan yang dimiliki Keondoafian Tobati-Injros,” jelasnya.

Hamadi juga menekankan pentingnya peran tiap suku dalam menata kembali masyarakat adat.

Menurutnya, penguatan masyarakat adat Tobati-Injros akan memberi nilai tambah bagi pembangunan di Kota Jayapura.

Dalam kepemimpinannya, ia berkomitmen menjalin kemitraan dengan pemerintah serta TNI-Polri guna mendukung berbagai program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat.

Salah satu terobosan yang akan diterapkan adalah menerapkan mekanisme satu pintu dalam pengisian perwakilan adat di berbagai lembaga, baik di Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRK, maupun program lainnya.

Baca juga: TOBATI - Matahari Terbit

“Semua harus melalui mekanisme Keondoafian Dewan Adat. Tidak lagi orang-orang itu saja yang ditampilkan setiap waktu, tetapi harus diputuskan dalam musyawarah adat sehingga masyarakat tahu ini perwakilan kami,” tegasnya.

Selain itu, Hamadi menyoroti masalah pencemaran lingkungan yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Ia mendesak agar dilakukan penanganan segera terhadap pencemaran sungai-sungai di wilayah Abepura dan Entrop yang telah merusak ekosistem bakau dan karang.

“Yang kedua adalah bagaimana perhatian pemerintah terhadap pencemaran yang sampai saat ini tidak digubris. Terjadi kerusakan baik di bakau maupun di karang,” pungkasnya. (*)