Sidang APBD Perubahan Tak Sesui Mekanisme, Ketua DPR Pegunungan Minta Maaf ke Rakyat 8 Kabupaten

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA -  Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan terkait proses pembahasan dan pelaksanaan sidang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme.

Dalam keterangan kepada wartawan, Yos mengakui proses pembahasan APBD perubahan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas sehingga tidak mengikuti tahapan sebagaimana mestinya.

"Kami DPR jujur sampaikan kepada publik dan juga secara terbuka minta maaf. Proses kemarin memang tidak berjalan sesuai mekanisme karena waktu sangat mepet,” ujarnya di Wamena, Rabu, (08/10/2025).

Baca juga: Ribuan Pengungsi Terdampak Operasi Militer di Lanny Jaya Dapat Bantuan Gubernur Papua Pegunungan

Menurutnya, DPR dihadapkan pada situasi mendesak antara memenuhi ketentuan waktu yang ditetapkan pemerintah pusat atau menunda sidang dan berisiko mendapat sanksi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau kami bertahan tidak jalankan sidang perubahan kemarin, maka kami bisa kena sanksi dari kementerian. Karena itu, dengan kondisi terpaksa kami jalankan sidang demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Yos juga menegaskan bahwa keputusan tersebut murni diambil untuk mencegah kerugian bagi rakyat, bukan karena adanya kepentingan tertentu seperti yang sempat menjadi isu publik.

“Jangan menilai bahwa ini sidang buka-tutup karena ada hal lain. Semua dilakukan agar rakyat tidak jadi korban akibat tarik-menarik antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Ia menambahkan, peristiwa ini menjadi evaluasi penting bagi DPR maupun pihak eksekutif agar ke depan proses penyusunan APBD berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu.

Baca juga: Ribuan Warga Papua Pegunungan Mengungsi, Prabowo Diminta Hentikan Operasi Militer di Lanny Jaya

“Untuk ke depan, kami akan pastikan pembahasan APBD Induk berjalan sesuai mekanisme. Kami akan keluarkan surat kepada pihak eksekutif untuk menyiapkan materi anggaran lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan lagi,” katanya.

Sebagai provinsi baru, lanjut Yos, Papua Pegunungan harus menunjukkan kinerja yang tertib dan berkualitas agar tidak tertinggal dari daerah lain.

“Kita harus tunjukkan bahwa orang gunung juga bisa jalankan pemerintahan dengan tertib. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat kualitas pelayanan kita,” tutupnya. (*)