Yefet Saram Minta Pelantikan Unsur Pimpinan DPRK Yahukimo Dipercepat

Laporan Wartawan Tribun-papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM.WAMENA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yahukimo, Yefet Saram, mendesak Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat DPRK Yahukimo agar segera mempercepat proses pelantikan unsur pimpinan definitif.

Permintaan ini disampaikan Yefet yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRK Yahukimo bidang Pendidikan dan Kesehatan, kepada wartawan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, masa jabatan unsur pimpinan sementara DPRK Yahukimo akan segera berakhir.

Jika dihitung sejak pelantikan pimpinan sementara pada 19 Mei 2025, maka pada 19 November 2025 masa kerja mereka genap enam bulan.

“Pelantikan unsur pimpinan definitif, yakni ketua dan wakil ketua DPRK Yahukimo, perlu segera dilakukan jika seluruh administrasi sudah diselesaikan. Banyak tugas kedewanan yang tidak bisa dijalankan maksimal tanpa adanya pimpinan definitif,” tegas Yefet.

Tugas Pimpinan Sementara Telah Selesai

Lebih lanjut, Yefet menjelaskan bahwa Ketua dan Wakil Ketua sementara telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai mandat, mulai dari penetapan tata tertib dewan hingga pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

Baca juga: OPM Keluarkan Ancaman Serius terhadap Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Begini Penyebabnya

"Dua agenda besar pimpinan sementara sudah selesai, yaitu pembahasan tata tertib pada Juni dan pembentukan AKD pada Juli. Namun, menjelang sidang APBD Induk 2026, DPRK harus dipimpin oleh unsur pimpinan definitif,” ujarnya.

Yefet meminta Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Sekwan Yahukimo, Nelson Bahabol agar segera menyurati Ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk menjadwalkan pelantikan pimpinan definitif DPRK Yahukimo.

“Kalau semua tahapan sudah siap, maka kami berharap pelantikan dilakukan secepatnya agar roda lembaga legislatif dapat berjalan normal,” tambahnya.

Tanpa Pimpinan Definitif, Agenda Dewan Terhambat

Yefet yang juga dikenal sebagai salah satu anggota senior DPRK Yahukimo menilai, ketiadaan pimpinan definitif menyebabkan sejumlah agenda penting dewan belum bisa dijalankan.

"Selama belum ada pelantikan, mekanisme kedewanan tidak berjalan maksimal. Kami sulit membahas agenda strategis bersama pemerintah daerah karena pimpinan sementara tidak memiliki kewenangan penuh,” jelasnya.

Menurut Yefet, hal ini berimbas pada penyerapan aspirasi masyarakat yang mulai banyak disampaikan ke DPRK, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.