Yuni Wonda: Organisasi Kemasyarakatan adalah Mitra Strategis Pembangunan Puncak Jaya

Ringkasan Berita:

• Selain penguatan hubungan eksternal, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi ketat terhadap keaktifan organisasi di lapangan.
• Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan setiap organisasi memiliki kontribusi nyata dan tidak hanya terdaftar secara administratif.
• Di sisi lain, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam organisasi kemasyarakatan turut menjadi perhatian.
• Bupati menginstruksikan birokrasi agar lebih inklusif dan transparan dalam merespons masukan dari masyarakat.

TRIBUN-PAPUA.COM, MULIA — Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menempatkan penguatan organisasi kemasyarakatan sebagai prioritas dalam menjaga stabilitas sosial dan akselerasi pembangunan di wilayah Pegunungan Tengah.

Kolaborasi antara pemerintah dan elemen sipil dinilai menjadi instrumen vital dalam memitigasi konflik sekaligus memastikan program pembangunan tepat sasaran.

Urgensi penguatan kelembagaan tersebut menjadi pokok bahasan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda di Aula Sasana Kaonak, Kantor Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (16/4/2026).

Pertemuan ini strategis karena melibatkan seluruh jajaran kepala perangkat daerah dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Baca juga: Siapkan SDM Unggul, Pemprov Papua Tengah Sosialisasikan Sekolah Kedinasan di Puncak Jaya

Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda menegaskan ormas tidak boleh lagi dipandang sebagai entitas pendukung semata, melainkan harus berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah. 

"Dalam konteks daerah seperti Puncak Jaya, ormas memiliki peran krusial sebagai jembatan aspirasi. Sinergi ini adalah prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika daerah," kata Yuni.

Evaluasi dan pengawasan

Selain penguatan hubungan eksternal, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi ketat terhadap keaktifan organisasi di lapangan.

Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan setiap organisasi memiliki kontribusi nyata dan tidak hanya terdaftar secara administratif.

Di sisi lain, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam organisasi kemasyarakatan turut menjadi perhatian.

Bupati menginstruksikan birokrasi agar lebih inklusif dan transparan dalam merespons masukan dari masyarakat.

Hal ini dimaksudkan untuk menutup celah miskomunikasi yang sering kali menjadi pemantik ketegangan di tengah masyarakat.

Pembangunan inklusif Penjabat Sekretaris Daerah Puncak Jaya Yubelina Enumbi menambahkan, penyatuan visi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif di wilayah pegunungan.

Baca juga: Dugaan Operasi Militer di Puncak Papua Tengah, Delapan Warga Sipil Dilaporkan Tewas

Kondusivitas daerah tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan harus didukung oleh kesadaran kolektif elemen masyarakat.