Waspadai Dinamika 1 Mei, Seruan Dialog Damai Menguat di Papua

Ringkasan Berita:

• Dinamika politik dan sosial di Tanah Papua kembali menjadi sorotan menjelang 1 Mei yang diperingati sebagai Hari Integrasi Papua ke dalam NKRI.
• Dosen Universitas Cenderawasih Marinus Yaung sebut ada indikasi pergerakan konsolidasi massa di momentum tersebut.
• Ia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan jalan damai demi masa depan bersama.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Menjelang momentum 1 Mei 2026, dinamika politik dan sosial di Tanah Papua kembali menjadi sorotan.

Sejumlah pihak mengingatkan potensi meningkatnya mobilisasi massa yang berkaitan dengan isu referendum Papua, sekaligus mendorong pendekatan dialog sebagai jalan keluar damai.

Sebagai informasi, 1 Mei diperingati sebagai Hari Integrasi Papua ke dalam NKRI. Momen ini menandai penyerahan administrasi Papua dari UNTEA (PBB) ke Indonesia pada 1 Mei 1963. 

Baca juga: Beredar Ajakan Aksi di Jayapura, Max Ohee: Masyarakat Papua Jangan Terpancing Provokasi

Dosen Universitas Cenderawasih dan pendeta di Jayapura, Marinus Yaung, menyampaikan bahwa terdapat indikasi pergerakan konsolidasi massa, baik secara internal maupun eksternal, yang mengarah pada agenda politik tertentu di tanggal tersebut.

“Ada gerakan mobilisasi massa secara internal dan eksternal menuju agenda politik pada 1 Mei 2026. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa,” ujarnya kepada Tribun-Papua.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, rangkaian kekerasan yang menimpa warga sipil di beberapa wilayah seperti Dogiyai dan Puncak dalam beberapa waktu terakhir turut memicu perhatian regional, termasuk di kawasan Melanesia, terhadap penyelesaian konflik Papua melalui pendekatan damai.

“Deretan peristiwa kekerasan terhadap warga sipil telah membangkitkan kesadaran regional Melanesia untuk melihat solusi damai, termasuk wacana referendum seperti yang terjadi di Bougainville,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya kampanye terbuka di ruang publik oleh sejumlah tokoh lokal terkait isu referendum, yang disebutnya telah diikuti dengan pergerakan di tingkat akar rumput.

“Ini bukan sekadar propaganda biasa, tapi sudah dibarengi mobilisasi di tingkat bawah yang cukup masif,” tegasnya.

Di sisi lain, kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Tanah Papua beberapa waktu lalu dinilai belum cukup meredam dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Kunjungan itu penting, tetapi belum cukup kuat menghentikan konsolidasi massa yang sedang berjalan di akar rumput,” ungkapnya.

Baca juga: Yos Elopere Tidak Salahkan Demonstran Yang Merusak Kantor DPR Papua Pegunungan

Marinus menilai, perbincangan di berbagai platform media sosial menunjukkan adanya pembentukan opini publik yang dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa kekerasan, termasuk insiden di Yahukimo dan Puncak.

“Opini yang terbentuk sekarang adalah adanya rasa trauma kolektif, bahwa nyawa orang Papua selalu berada dalam ancaman. Ini yang kemudian mendorong sebagian pihak melihat referendum sebagai solusi,” jelasnya.

Dalam pandangannya, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan pendekatan baru yang lebih terbuka dan konstruktif, khususnya melalui dialog dengan berbagai kelompok di Papua.