Munas HIPMI Segera Digelar, BPD Papua Selatan Desak Penentuan Lokasi Bersih dari Tekanan Luar

Ringkasan Berita:

•  Guna memastikan proses transisi kepemimpinan nasional berjalan kondusif, Nickson merumuskan tiga poin penting yang diharapkan menjadi perhatian bersama seluruh kader dan pengurus pusat:
• Pertama, penentuan tempat MUNAS harus bersih dari tekanan eksternal atau titipan kepentingan politik pihak tertentu.
• Kedua, lokasi yang dipilih harus mampu merepresentasikan netralitas organisasi. 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Polemik mengenai penentuan lokasi Musyawarah Nasional (MUNAS) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kini tengah menjadi sorotan tajam.

Berbagai Badan Pengurus Daerah (BPD) di seluruh Indonesia mulai menyuarakan pandangannya, tak terkecuali dari wilayah ujung timur Indonesia.

Ketua Umum BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, turut angkat bicara dan memberikan pandangan kritisnya demi menjaga marwah serta soliditas organisasi pencetak pengusaha muda tersebut.

Nickson menegaskan, pemilihan lokasi MUNAS XVIII bukan sekadar urusan teknis tempat acara atau seremonial belaka. Lebih dari itu, lokasi munas adalah simbol dari independensi dan netralitas HIPMI.

"HIPMI adalah rumah besar bagi para pengusaha muda yang profesional dan independen," ujar Nickson Pampang saat memberikan keterangan pers di Merauke, Kamis (28/05/2026).

Oleh karena itu, Nickson meminta agar penentuan tempat pelaksanaan munas nanti benar-benar objektif.

"Kami berharap penentuan lokasi MUNAS XVIII nanti benar-benar didasarkan pada kesiapan teknis dan asas keadilan, tanpa adanya tendensi politik atau intervensi dari pihak luar," tegasnya.

Baca juga: HIPMI Papua Tengah Awali Program Cetak 500 Pengusaha OAP di Forbisda Nabire

Bagi Nickson, adanya dinamika dan perdebatan menjelang munas merupakan hal yang lumrah dan wajar dalam sebuah organisasi yang demokratis.

Namun, ia memberikan peringatan keras agar kontestasi perebutan tempat pelaksanaan munas tidak disusupi oleh agenda-agenda terselubung.

 Ia tidak ingin keharmonisan antar-kader di daerah menjadi retak.

Ia menambahkan, BPD HIPMI Papua Selatan menaruh harapan besar agar Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI mampu berdiri tegak di atas semua golongan dan tetap menjaga netralitas dalam mengambil keputusan strategis ini.

Rumuskan 3 Poin Penting

Guna memastikan proses transisi kepemimpinan nasional berjalan kondusif, Nickson merumuskan tiga poin penting yang diharapkan menjadi perhatian bersama seluruh kader dan pengurus pusat:

Pertama, penentuan tempat MUNAS harus bersih dari tekanan eksternal atau titipan kepentingan politik pihak tertentu.