Pemkab Puncak
Ternak Babi dan SSH Jadi Usulan Utama Pemkab Puncak di Musrenbang
Acara yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah beberapa hari lalu, menjadi momentum krusial bagi Kabupaten
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Marius Frisson Yewun
Ringkasan Berita:
- Usulan Prioritas: Pemkab Puncak ajukan program strategis dalam Musrenbang Otsus dan RKPD Papua Tengah 2027.
- Fokus SDM: Sektor pendidikan dan kesehatan jadi prioritas, termasuk dukungan untuk program Sekolah Sepanjang Hari (SSH).
- Ekonomi Rakyat: Pemerintah dorong pemberdayaan ekonomi melalui bantuan ternak babi karena nilai jualnya yang tinggi.
- Sinkronisasi Daerah: Program dikurasi agar selaras dengan visi provinsi guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Puncak.
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak, Provinsi Papua Tengah secara resmi menyampaikan sejumlah usulan program prioritas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2027.
Acara yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah beberapa hari lalu, menjadi momentum krusial bagi Kabupaten Puncak untuk menyinkronkan pembangunan daerah dengan visi provinsi.
Kegiatan yang digelar sejak 28 hingga 30 April 2026 tersebut, mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten di wilayah Papua Tengah.
Baca juga: Polres Jayapura Razia Sajam di Perbatasan Saat Momen Papua Kembali ke NKRI
Kabupaten Puncak, sebagai salah satu kontributor utama, membawa misi besar yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan pemulihan ekonomi kerakyatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Puncak, Herman Wanma, mengatakan, seluruh usulan yang diajukan telah dikurasi agar selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dia menegaskan, dukungan penuh Pemkab Puncak terhadap tiga pilar utama pembangunan, yakni Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif.
Baca juga: Pimpinan ULMWP Sebut Nasib Bangsa Papua Terancam Setelah 63 Tahun Integrasi
"Sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi menjadi prioritas utama yang kami dorong melalui klaster-klaster program yang telah disusun," kata Herman kepada awak media, termasuk Tribun-Papua.com, di Nabire, Kamis, (30/4/2026) malam.
Menurut Herman, keterlibatan aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kabupaten Puncak, seperti dinas kesehatan, dinas pertanian, dan dinas pendidikan, menunjukkan keseriusan daerah dalam menangani persoalan di lapangan.
Herman menjelaskan, usulan-usulan tersebut dirancang untuk menjawab tantangan nyata, terutama terkait pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Gebrakan Budaya Barisan Merah Putih Papua Bakar Semangat Pemuda di Hari Integrasi
Salah satu program yang mendapatkan perhatian khusus adalah Sekolah Sepanjang Hari (SSH).
Menurut dia, program inovatif yang digagas oleh Gubernur Papua Tengah ini dinilai sangat relevan dengan kebutuhan lokal di daerah. "Program SSH ini sejalan dengan agenda nasional. Kami melihat ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di Puncak mendapatkan pendampingan belajar yang maksimal," katanya.
Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada sektor peternakan juga diusukan dalam momen musrembang. "Yang kami usulkan juga yaitu pengadaan ternak babi, karena nilai jual-belinya sangat tinggi, dan tetap sasaran kepada masyarakat," ujarnya.
Baca juga: May Day di Tanah Papua: Menagih Janji Otsus bagi Pekerja Asli Papua yang Masih Marginal
Setelah melalui proses diskusi yang intensif selama tiga hari, seluruh usulan program dari Kabupaten Puncak akan diserahkan secara resmi kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah.
Proses sinkronisasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa program tahun 2027 benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Puncak.
Dengan berakhirnya Musrenbang ini, Herman optimis bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi akan melahirkan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
| Pria 45 Tahun di Sentani Tewas Gantung Diri dan Meninggalkan Surat Berisi Pesan Pribadi |
|
|---|
| Suara Perempuan Minta MRP Jangan Diam Membisu Soal Kekerasan Militer |
|
|---|
| Wabup Jayawijaya Ingatkan Dana Kampung untuk Bangun Gereja Bukan Makan Makan |
|
|---|
| YPMAK Bentuk Pokja 2026 di Kampung Akar Guna Perkuat Ekonomi Berbasis Kerja |
|
|---|
| IKT Jaring Figur Pemersatu di Tanah Rantau Biak Numfor Jelang Musda VI |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/pausnaskakssenda.jpg)