Massa Temui Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Soroti 14 Ribu Pengangguran di Mimika

Ringkasan Berita:

• Aksi Pencaker: Sejumlah massa pencari kerja (Pencaker) menghadiri lokasi forum strategis di Mimika untuk menemui perwakilan pemerintah pusat.
• Data Pengangguran: Massa menyoroti angka 14 ribu pengangguran di Mimika dan mendesak adanya kebijakan penyerapan tenaga kerja yang lebih inklusif.
• Tuntutan Afirmasi: Masyarakat meminta kelonggaran batas usia kerja serta perlindungan bagi pekerja asli Papua agar tidak mudah terkena PHK sepihak.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUA.COM, MIMIKA – Sejumlah massa demonstrasi pencari kerja di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah bertemu langsung dengan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai di Mimika, Selasa, 12 Mei 2026.

Aksi tersebut berlangsung di sekitar Hotel Horison Diana, Mimika, yang juga menjadi lokasi pelaksanaan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dan dihadiri 6 gubernur se-Tanah Papua, para bupati, termasuk pejabat pemerintah pusat dan Velix Wanggai.

Velix mengakui persoalan pengangguran masih menjadi isu krusial di Tanah Papua, khususnya bagi anak-anak asli Papua yang telah menyelesaikan pendidikan namun belum memperoleh pekerjaan.

Baca juga: DLH Angkut 120 Ton Sampah Pasca Ricuh di Stadion Lukas Enembe

“Pertama kami menyadari bahwa salah satu topik atau isu yang krusial di Papua adalah pengangguran yang cukup besar yang dialami dan dirasakan anak asli Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini terdapat puluhan ribu lulusan perguruan tinggi di Papua yang belum mendapatkan ruang kerja yang memadai.

Menurutnya, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja serta sejumlah kementerian lainnya agar pembangunan di Papua dapat memberikan ruang kerja lebih luas bagi masyarakat lokal.

Baca juga: Kepala Daerah Se-Tanah Papua Targetkan Pembangunan DOB Tuntas 2028

“Hari ini kami menerima sekitar lima sampai enam orang perwakilan yang melakukan aksi di depan Diana Mall. Ada beberapa asosiasi, namun intinya dari Asosiasi Pencaker Timika,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, massa aksi menyampaikan bahwa terdapat sekitar 14 ribu pencari kerja di Mimika yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Mereka meminta adanya kebijakan yang lebih terpadu dan inklusif dalam penyerapan tenaga kerja di Timika.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti perlunya afirmasi bagi pencari kerja lokal, terutama terkait batas usia pekerja 18 hingga 35 tahun agar lebih fleksibel.

Baca juga: Tim Mabes Polri Tiba di Jayapura, Selidiki Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe

Mereka berharap perusahaan-perusahaan di Mimika dapat memahami konteks sosial dan kearifan lokal masyarakat Papua.

Menurut Velix, sering kali anak-anak Papua dianggap tidak disiplin ketika harus meminta izin bekerja karena persoalan sosial atau adat, namun langsung dikenai pemutusan hubungan kerja tanpa melalui tahapan peringatan.

“Harapan mereka adalah otonomi khusus benar-benar mengalir sampai ke akar rumput,” ucapnya.