Inspektorat Papua Perkuat Sinergi APIP dan APH Wilayah Saireri

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Inspektorat Provinsi Papua gelar sosialisasi optimalisasi sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta penguatan etika dan integritas aparat, dalam mewujudkan pemerintah bersih dan berintegritas.

Pelaksana tugas Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Danny Korwa di Swisbell Hotel Biak, Selasa (14/10/2025) memastikan kegiatan yang melibatkan pejabat kabupaten se-wilayah adat Saireri ini, dapat memperkuat koordinasi antara unsur pengawasan dan penegakan hukum.

Baca juga: 11 Distrik di Biak Numfor Lomba Buat Kudapan Dari Pangan Lokal

“Sosialisasi ini penting agar APIP dan APH dapat berkoordinasi dalam menindaklanjuti aduan masyarakat tanpa menghilangkan kewenangan masing-masing institusi,” jelas Dany.

Dalam sosialisasi ini inspektorat juga menjelaskan terkait nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri dalam pengaduan masyarakat. Nota kesepahaman atau yang biasa dikenal dengan sebutan Memorandum of Understanding, ini berisi mekanisme koordinasi antar tiga instansi pemerintahan itu. 

Baca juga: Suporter Minta Persipura Jayapura Wajib Amankan 2 Laga Kandang di Stadion Lukas Enembe

"Sekali lagi note kesepahaman itu, bukan menghilangkan kewenangan masing-masing institusi, tetapi bagaimana menangani aduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada APH maupun APIP untuk ditindaklanjuti," tandasnya

Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra dalam kesempatannya, menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Provinsi Papua yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Baca juga: Hanya 1 Dari 18 Distrik di Mimika yang Diprediksi Cerah Berawan

Ia berharap kegiatan sosialisasi tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi kebutuhan nyata bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

"Kehadiran Inspektorat bersama Polda Papua dan Kejati Papua memberikan penguatan bagi kami agar bisa menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal,” ujar bupati 

Baca juga: Hanya 1 Dari 18 Distrik di Mimika yang Diprediksi Cerah Berawan

Bupati juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah provinsi terhadap kabupaten/kota di Provinsi Papua khususnya di wilayah Seireri, sehingga sinergi antara APIP dan APH dapat terus berjalan efektif.

“Ada nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Polri, dan itu sudah berjalan. Tapi kami di daerah tetap membutuhkan pendampingan agar pelaksanaan di lapangan bisa maksimal,” imbuhnya.

Baca juga: Pedagang Ikan Berjualan di Pinggir Jalan Sentani Sejak 2023, Pemkab Jayapura Janji Segera Tertibkan 

Sosialisasi ini diikuti empat kabupaten di wilayah Seireri dan turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra, Bupati Waropen, F.X. Mote, perwakilan inspektorat dari empat kabupaten, Kapolres Supiori Kompol Ferdinand B. Maasawet, S.I.K., M.H., Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Biak Numfor.

Wilayah adat Saireri meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Yapen dan Kabupaten Waropen.(*)