Dikdaya Biak Bongkar Keluhan Layanan, Barcode Jadi Solusi Kebingungan Prosedur

Ringkasan Berita:

• Pelaksanaan FKP: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kabupaten Biak Numfor, Papua, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP).
• Tahapan Setelah SKM: FKP ini merupakan tahapan lanjutan yang dilakukan setelah Dikdaya Biak Numfor selesai melakukan pengumpulan dan analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
• Keterlibatan Berbagai Pihak: Kegiatan ini menghadirkan 50 peserta dari berbagai unsur penting, termasuk BKPSDM, PGRI, Kepala Sekolah, guru, dan masyarakat umum.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan serta membangun birokrasi yang sehat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), di Swiss Bellhotel Cenderawasih Biak, Senin, (01/12/2025)

Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara Dikdaya, mitra terkait dan para penerima layanan untuk mengevaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun pelayanan 2025.

Kepala Dikdaya Biak Numfor, Kamaruddin, dalam paparannya menjelaskan bahwa FKP merupakan tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan dan analisis SKM.

Baca juga: Bank Mandiri Gelar Belanja Untung di Mal Jayapura, Dorong Ekonomi Rakyat

“Semua orang yang datang meminta pelayanan, baik mengurus legasi jasa, surat pindah, kenaikan pangkat guru, kenaikan gaji berkala, pensiun dan lainnya, kami minta mengisi survei kepuasan masyarakat. Hasil survei itu kami analisis dan kami bahas dalam forum konsultasi publik,” ujarnya saat diwawancara media

FKP menghadirkan 50 peserta dari berbagai unsur, antara lain BKPSDM, PGRI, musyawarah kepala sekolah, guru, serta masyarakat sebagai penerima layanan. 

Dalam forum tersebut, dinas pendidikan menyampaikan hasil SKM sekaligus menerima tanggapan dan masukan. Seluruh masukan dicatat dan akan dituangkan dalam berita acara untuk menjadi dasar perbaikan pelayanan di tahun 2026.

Baca juga: Bupati Biak Numfor Panaskan Mesin Koordinasi Jelang Pergantian 257 Nakhoda Kampug

Dua persoalan utama yang mendapat sorotan dalam hasil survei adalah kurangnya informasi mengenai persyaratan layanan dan ketidaktahuan prosedur pengurusan. Banyak penerima layanan belum memahami dokumen yang harus disiapkan atau alur yang harus ditempuh ketika mengurus layanan tertentu.

Menanggapi hal tersebut, maka disimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan informasi melalui dua metode yakni, manual dan digital. Secara manual, papan pengumuman akan diperbanyak. Secara digital, dinas akan menyiapkan barcode berisi informasi persyaratan dan prosedur setiap jenis layanan. 

“Guru nanti tinggal scan barcode, bisa lihat apa saja yang perlu dikumpulkan dan harus menghubungi siapa,” jelas Kamaruddin.

Baca juga: Gerbang Natal di Serui Dimeriahkan Parade Santa Claus, Ribuan Warga Tumpah Ruah

Selain itu ada beberapa masukan untuk mengembangkan inovasi baru. Selama ini barcode hanya digunakan untuk masukan dan pengaduan, sehingga dinas akan memperluas penggunaannya untuk persyaratan dan produk layanan. 

Adapula usulan pembagian layanan berdasarkan region, seperti Region Numfor dan Region Padaido juga menjadi perhatian agar 2.069 guru di Biak dapat dilayani lebih efektif.

Kamaruddin menambahkan bahwa keterbatasan pegawai menjadi tantangan. Karena itu, dinas akan bersurat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk meminta tambahan pegawai sesuai kebutuhan spesifik. 

Baca juga: Cetak Guru Profesional, Dikdaya Biak Numfor Siapkan 229 Pendidik Ikuti PPG 2026

“Kami kedepan akan minta tambahan pegawai, yang kami butuh sarjana komputer, jangan nanti yang dikirim sarjana hukum, itu bisa menghambat layanan,” imbuhnya

FKP ditutup dengan komitmen dinas pendidikan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi demi menghadirkan layanan yang murah, cepat dan berkualitas sesuai tagline mereka.(*)