Wabup Biak Numfor: Program Kerja Harus Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Biak Numfor menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan prinsip money follows program. 
• Artinya, alokasi anggaran harus mengikuti program prioritas yang memiliki dampak nyata, bukan sekadar pembagian pagu anggaran secara merata.

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, resmi memulai musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat distrik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Distrik Samofa diarahkan menjadi barometer pembangunan daerah dengan fokus pada penguatan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.

Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Kapissa menyatakan, perencanaan tahun 2027 merupakan periode krusial untuk mengakselerasi visi pembangunan jangka menengah daerah 2025–2029.

Ia menekankan program yang disusun tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Baca juga: Anggaran Dipangkas Rp 111 Miliar, Pemkab Biak Numfor Perketat Skala Prioritas

"Tahun 2027 adalah momentum penting untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, dan mandiri. Kami ingin memastikan hasil pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak," ujar Jimmy saat membuka Musrenbang Distrik Samofa di Balai Kampung Mandouw, Rabu (25/2/2026).

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Biak Numfor menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan prinsip money follows program. 

Artinya, alokasi anggaran harus mengikuti program prioritas yang memiliki dampak nyata, bukan sekadar pembagian pagu anggaran secara merata.

Jimmy juga mengingatkan pentingnya integrasi data melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi serta memastikan tidak ada aspirasi masyarakat dari tingkat kampung yang terabaikan dalam proses pendokumentasian.

"Seluruh proses perencanaan dan penganggaran wajib terintegrasi guna menjamin akuntabilitas, sesuai arahan pemerintah pusat," tambahnya.

Ketahanan Pangan

Sebagai distrik terbesar kedua di Biak Numfor yang mencakup 11 kampung dan 7 kelurahan, Samofa diharapkan mampu menyinergikan program daerah dengan program strategis nasional, terutama dalam sektor ketahanan pangan.

Kepala Distrik Samofa Adam Umar menjelaskan, usulan prioritas dalam musrenbang kali ini meliputi rehabilitasi sarana pendidikan, infrastruktur jalan, dan pengembangan potensi lokal.

Baca juga: Polisi Biak Tangkap Terduga Pelaku Pencemaran Nama Baik lewat Facebook

Untuk ketahanan pangan, terdapat lima kampung yang menjadi fokus utama, yakni Kinmom, Sumberker, Wisata Binsari, Anjareuw, dan Maryendi.