Menghadapi Risiko Iklim Yang Tinggi, BPBD se-Papua Bersatu untuk Merombak Respons Bencana

Ringkasan Berita:

• Pelaksanaan Rakorda: Bupati Biak Numfor resmi membuka Rakorda BPBD se-Provinsi Papua di Biak yang berlangsung pada 3–4 Juni 2026.
• Tujuan Kegiatan: Menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat kesiapsiagaan, sinergi, dan menyamakan persepsi terkait Kajian Risiko Bencana (KRB) di setiap daerah.
• Kerentanan Wilayah: Papua dinilai memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi dan geologi akibat kondisi geografis, aktivitas manusia, dan perubahan iklim.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Bupati Biak Numfor, Provinsi Papua, Markus Mansnembra, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakorda) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota se-Provinsi Papua, di Swissbell Hotel Biak, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi dalam memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi penanggulangan bencana di seluruh wilayah Papua.

Dalam kesempatan itu, Bupati Markus Mansnembra membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Mathius Fakhiri, yang menegaskan bahwa Provinsi Papua merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik hidrometeorologi maupun geologi. 

Kondisi geografis Papua yang luas dan menantang dinilai membutuhkan kesiapsiagaan lebih baik, koordinasi yang kuat, serta respons cepat dan tepat dalam penanganan bencana.

Baca juga: Program Kampung yang Didanai YPMAK Mendorong 40 Persen Partisipasi Perempuan

“Penanggulangan bencana tidak lagi dipandang hanya sebagai tindakan saat terjadi bencana, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan hingga pemulihan pascabencana secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Bupati Markus saat membacakan sambutan gubernur.

Disebutkan pula bahwa perubahan iklim dan meningkatnya aktivitas manusia dalam beberapa tahun terakhir turut meningkatkan risiko kebencanaan di Papua.

Penanganan bencana, kata dia, menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, masyarakat adat hingga seluruh komponen masyarakat.

Rakorda BPBD se-Papua tersebut diharapkan mampu melahirkan kesamaan persepsi serta langkah strategis dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif dan responsif terhadap kondisi daerah masing-masing.

Baca juga: Piala Dunia di Depan Mata: Penjual Jersey di Mimika Banjir Berkah, Brasil dan Belanda Jadi Idola

“Upaya pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari pembangunan daerah. Ketika masyarakat terlindungi dari ancaman bencana, maka keberlangsungan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan hidup dan perekonomian masyarakat juga akan terjaga dengan baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua, Barkah Wisnu Raditya, menyampaikan bahwa, melalui Rakorda tersebut pihaknya berharap seluruh BPBD kabupaten/kota dapat menyamakan persepsi terkait kajian risiko bencana di masing-masing daerah. 

Menurutnya, dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sangat penting agar pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui potensi ancaman bencana di wilayahnya sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini.

Rakorda BPBD se-Papua turut menjadi wadah berbagi pengalaman dan penguatan koordinasi antar daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Papua.

Baca juga: Sentil Perampasan Tanah Adat, Pemutaran Film Pesta Babi di Tolikara Mengundang Haru Ribuan Warga

Rakorda ini diikuti seluruh kepala pelaksana BPBD se Provinsi Papua dan jajaran selama dua hari sejak tanggal 3 sampai dengan 4 Juni 2026.

Rakorda ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi total sekaligus merombak alur koordinasi lama yang dianggap belum efektif, guna memangkas sekat birokrasi antarwilayah saat status darurat ditetapkan.(*)