BPKAD Supiori Minta OPD Manfaatkan Dana Transfer Pusat Dengan Baik

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, SUPIORI – Pemerintah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Aldi, SE, mengapresiasi pemerintah pusat yang terus konsisten dalam menyalurkan dana transfer ke daerah. 

Dukungan tersebut dinilai menjadi penopang utama bagi keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Supiori.

Baca juga: Lomba Baca Puisi Digelar di Aikima Jayawijaya, Begini Pesan Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah

“Dana transfer ini sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan,” ujar Aldi saat ditemui di Ruang Kerjanya di Supiori, Rabu (27/8/2025) 

Ia memastikan Pemkab Supiori saat ini juga tengah melakukan efisiensi anggaran, yang diarahkan pada program-program prioritas sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati. 

Baca juga: DPRK Jayawijaya Evaluasi Disbudpar dan Panitia Festival Budaya Lembah Baliem

Dengan langkah ini, pemerintah berharap roda pemerintahan tetap berjalan optimal sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Selain itu, Aldi menyebutkan tahapan evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 sudah dijadwalkan di tingkat provinsi. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah mengupayakan penyelesaian rancangan perubahan anggaran, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2025.

Baca juga: Ricuh di Kota Sorong, Polda Papua Barat Kirim 100 Personel Brimob: Cek Situasi Terkini

Menurutnya, kinerja perangkat daerah dalam mengelola Otsus menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pencapaian program pembangunan di Supiori. 

"Dengan kerja sama lintas perangkat daerah, pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun dapat berjalan sesuai harapan," imbuhnya.

Baca juga: Dipindahkan ke Makassar, 4 Terdakwa Makar Asal Papua Barat Daya Menjalani Sidang Perdana

Di sisi lain, belanja pegawai juga dipastikan berjalan lancar, termasuk pembayaran gaji, insentif, dan tunjangan. Pemerintah daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini masih menyusun simulasi penyaluran Uang Lauk Pauk (ULP) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar lebih tepat sasaran.

“Semoga segala hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dapat kami jalankan dengan baik hingga akhir tahun anggaran 2025, sehingga proses penatausahaan keuangan tetap berjalan dengan tertib dan lancar,” pungkasnya.(*)