Dekranasda Jayawijaya Perjuangkan Merek Lokal Terlindungi dan Diakui Negara

Ringkasan Berita:

• Dekranasda Jayawijaya melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum untuk mensosialisasikan perlindungan hak-hak intelektual para pelaku usaha di wilayahnya.
• Dekranasda Jayawijaya telah memfasilitasi pendaftaran 50 UMKM dan 3 di antaranya telah menerima sertifikat merek resmi.
• Dekranasda Jayawijaya akan melakukan pameran produk lokal dan event strategis lainnya untuk mempromosikan produk UMKM Jayawijaya yang telah memiliki identitas brand yang legal dan terlindungi secara hukum.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan menjalin kerjasama dengan Kementrian Hukum (Kemenkum) gunu mensosialisasikan perlindungan hak-hak intelektual para pelaku usaha di wilayah ini. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sasana Wio, Kantor bupati Jayawijaya pada Jumat, (20/2/2026).

Ketua Dekranasda Jayawijaya Dr. Idawati Waromi Murib menyatakan bahwa sejak berdirinya pada tahun 2025, Dekranasda Jayawijaya terus bergerak aktif memfasilitasi pendaftaran merek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui kolaborasi intensif dengan Kementerian Hukum.

"Hingga saat ini tercatat sebanyak 50 pelaku UMKM di Jayawijaya telah resmi terdaftar melalui fasilitasi Dekranasda," ungkapnya. 

Dari jumlah tersebut, tiga perwakilan UMKM baru saja menerima sertifikat merek resmi yang diserahkan langsung oleh pihak Kementerian Hukum sebagai bukti legalitas atas identitas produk mereka.

Baca juga: Dispora Papua Pegunungan Dorong Guru 8 Kabupaten Bentuk Klub Olahraga

Dalam menjalankan fungsinya, Dekranasda Jayawijaya bertindak sebagai payung yang mengkoordinasikan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diantaranya: Dinas Perindag dan Dinas Pariwisata, untuk pembinaan produk dan pasar. PTSP untuk kemudahan perizinan usaha. Bappeda untuk integrasi program pembangunan daerah.

"Tak hanya antardinas, kolaborasi ini juga kami merangkul organisasi wanita seperti PKK, Persit, Bhayangkari, Dharma Wanita, hingga organisasi masyarakat adat, gereja, dan budaya yang ada di Jayawijaya," jelasnya

Dia menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Pasalnya kegiatan yang dilaksanakan bersama Kementerian Hukum bukan hanya pertemuan di dalam ruangan, melainkan langkah nyata untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha kecil dan menengah mengenai pentingnya perlindungan hukum.

"Kami adalah jembatan. Informasi langsung dari Kementerian Hukum ini sangat krusial agar para pengusaha UMKM paham bahwa ada hak-hak mereka yang harus dipatenkan dan dijaga," ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan dari tahun 2025, kini Dekranasda telah menyusun agenda rutin berupa pameran produk lokal dan berbagai event strategis lainnya. 

Hal ini bertujuan untuk mempromosikan produk UMKM Jayawijaya yang kini telah memiliki identitas brand yang legal dan terlindungi secara hukum.

Baca juga: Senator Arianto Kogoya Ajak Mahasiswa Papua Tinggalkan Pola Pikir PNS: Berani Jadi Pengusaha

"Melalui langkah ini, kami berharap kekayaan intelektual dan kreativitas pengrajin di Kabupaten Jayawijaya tidak hanya dikenal secara luas, tetapi juga aman dari potensi klaim pihak lain, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah,"tutupnya.

Jayawijaya adalah satu dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten ini terdiri dari 40 distrik dan 328 kampung, yang menyimpan berbagai potensi alam untuk dikembangkan menjadi produk dengan daya jual tinggi.