Buntut Bocah Meninggal di Kursi UGD, APS Desak Evaluasi Total Dinkes dan RSUD Wamena

Ringkasan Berita:

• Evaluasi Total: Ketua APS Papua Pegunungan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Dinkes, RSUD Wamena, dan Puskesmas akibat buruknya pelayanan kesehatan.
• Tragedi UGD: Desakan ini dipicu insiden tragis seorang anak perempuan yang meninggal di kursi UGD RSUD Wamena sebelum sempat mendapatkan penanganan medis.
• Tuntutan Pencopotan: Pemerintah daerah diminta tegas mengganti pimpinan kesehatan yang dinilai tidak kompeten, tidak sigap, atau tidak responsif.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Sektor kesehatan menjadi sorotan tajam di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Analisis Papua Strategi (APS) Papua Pegunungan, Sony Lokobal, secara tegas mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas kesehatan, RSUD Wamena, hingga fasilitas pelayanan di tingkat kampung.

Hal ini dikatakan saat ditemui wartawan Tribun-Papua.com, di Wamena pada Rabu (22/4/2026) siang, pasca kematian seorang anak perempuan di kursi UGD sebelum dilayani oleh tenaga medis di RSUD Wamena pada beberapa hari kemarin.

Menurut Sony, kesehatan adalah urusan vital yang tidak bisa ditunda. Oleh karenanya ia menyoroti perlunya langkah-langkah antisipatif, baik yang bersifat gawat darurat maupun preventif, guna memastikan masyarakat mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak.

Baca juga: Dilepas dengan Doa dan Haru, 80 Calon Jemaah Haji Nabire Siap Bertolak ke Tanah Suci

Selain itu dia juga menekankan bahwa pemerintah daerah, sebagai pemegang otoritas penuh, harus segera mengambil langkah konkret. 

Ia bahkan secara terbuka menyatakan bahwa jika pimpinan di dinas kesehatan dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik, maka pergantian posisi adalah langkah yang perlu dipertimbangkan demi perbaikan sistem.

"Saya sarankan pemerintah Jayawijaya segera melakukan rapat evaluasi. Jika memang pimpinan kepala dinasnya tidak mampu, mestinya diganti. Kita butuh sosok yang sigap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tegas Sony.

Selain itu terkait teknis lapangan, Sony menyoroti kendala administratif yang kerap menghambat masyarakat di tingkat bawah. 

Baca juga: Warga Jayapura Keluhkan Pungli Rp50 Ribu Saat Membawa Bantuan Pangan Nasional

Ia mendorong adanya jaminan layanan BPJS yang benar-benar efektif di seluruh RSUD maupun Puskesmas yang tersebar di 328 kampung di Jayawijaya. Ia meminta agar birokrasi tidak menjadi penghalang bagi warga yang sedang sakit. 

"Mereka, para pemimpin RSUD maupun puskesmas, mestinya memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang benar-benar mampu mengisyaratkan segala bentuk pelayanan bisa berjalan. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena urusan administrasi yang berbelit-belit," ujarnya.

Selain itu juga dia menegaskan bahwa stop tebang pilih dalam layanan medis. 

Ia menegaskan bahwa tenaga medis sebagai garda terdepan pelayanan publik wajib memprioritaskan kondisi dan kebutuhan pasien di atas segalanya.

Baca juga: Banjir dan Longsor Melanda Jayawijaya, Akses Jalan Strategis Wamena–Tolikara Putus

"Tidak boleh ada yang namanya tebang pilih. Kita harus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas. Tenaga medis memegang peranan sangat penting dalam memastikan pelayanan yang prima, terpadu, dan cepat," katanya.

Sony berharap pemerintah daerah dapat segera merespons aspirasi ini. Harapannya, kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan di Kabupaten Jayawijaya dapat lebih terjaga, lebih humanis, dan mampu menjawab setiap kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.(*)