Polri: Kehidupan Sosial di Nduga Papua Cukup Kondusif

TRIBUNPAPUA.COM - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa kehidupan sosial masyarakat di wilayah Nduga, Papua, cukup kondusif.

"Kehidupan sosial di sana cukup kondusif. Sekolah ada, pasar tetap ada. Kebutuhan dasar masih tetap bisa terpenuhi," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

Pernyataan ini terkait permintaan Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua agar pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.

• Bupati Nduga Yairus Gwijangge Minta Pemerintah untuk Tarik Personel TNI/Polri dari Wilayahnya

Menurut Bupati Nduga Yairus Gwijangge, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Dedi mengatakan bahwa keberadaan TNI-Polri di daerah tersebut akan dipertahankan untuk menjamin keamanan di wilayah Nduga, sekaligus pembangunan Trans Papua.

"Keberadaan TNI-Polri tidak dikurangi, justru keberadaan TNI-Polri tetap dipertahankan dalam rangka untuk menjamin keamanan di Nduga," kata dia.

"Demikian juga keberadaan TNI-Polri untuk menjamin proses pembangunan Trans Papua. Keberadaan kami juga memberikan perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat di sana," ujar dia.

• Egianus Kogoya Disebut Masih Remaja, TNI Anggap Tidak Mungkin karena Alasan Ini

Sebelumnya, saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta TNI-Polri menarik personelnya dari Nduga.

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada Bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menyampaikan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

• Soal Permintaan Tarik TNI/Polri dari Nduga, Ketua DPR: Masalah Ini Perlu Pembicaraan Lebih Lanjut

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan.

Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.

(Devina Halim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polri Klaim Kehidupan Sosial di Nduga Cukup Kondusif