Aksi Demo Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Malang Dinilai Polisi Tak Sesuai UU

Polisi menilai demo yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Malang tidak sesuai undang-undang.

SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Polisi membubarkan massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kahuripan, Kota Malang, Kamis (15/8/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM – Polisi menilai demo yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Malang tidak sesuai undang-undang.

Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri mengatakan aksi yang dilakukan AMP telah melanggar aturan penyampaian pendapat di muka umum sesuai UU 9/1998.

Di antara syarat menyampaikan aspirasi adalah tidak boleh mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

“Mereka sudah menyalahi aturan. Sesuai aturan, akhirnya kami membubarkan mereka meskipun mereka tidak mau dibubarkan,” ujar Asfuri kepada SURYAMALANG.COM.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Demo di Kota Malang, Terjadi Kericuhan hingga Terpaksa Dibubarkan

Sebenarnya polisi telah melarang AMP untuk melakukan aksi dengan mendatangi Balai Kota Malang.

Tapi, AMP tetap bersikukuh melakukan aksi meskipun sudah memberikan surat pemberitahuan kepada petugas kepolisian.

Saat ditanyai petugas, AMP tidak bisa memberi informasi terkait aksi apa yang akan mereka sampaikan.

Sehingga, petugas tidak bisa memberikan surat tanda terima pemberitahuan tersebut.

Wali Kota Malang Minta Setiap Kampus Buat Pakta Intregitas Cinta NKRI setelah AMP Blokade Jalan

“Penanggung jawab aksinya saja mereka tidak mau memberitahukan. Jadi kami ya tidak memberikan surat tanda terima pemberitahuan,” terangnya.

Asfuri mengungkapkan AMP terlibat bentrok dengan masyarakat Kota Malang sebelum petugas datang dan memberikan pengamanan di lokasi kejadian.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved