Kerusuhan di Manokwari

Terkait Pemberitaan Kerusuhan Manokwari, KPI Minta Lembaga Penyiaran Junjung Prinsip Jurnalistik

KPI meminta lembaga penyiaran menjunjung prinsip-prinsip jurnalistik dalam memberitakan peristiwa kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8).

Terkait Pemberitaan Kerusuhan Manokwari, KPI Minta Lembaga Penyiaran Junjung Prinsip Jurnalistik
KONTRIBUTOR KOMPAS TV/ BUDY SETIAWAN
Aksi blokade jalan oleh masyarakat Papua di Manokwari, terhadap tindakan rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. 

TRIBUNPAPUA.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta lembaga penyiaran menjunjung prinsip-prinsip jurnalistik dalam memberitakan peristiwa kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Prinsip jurnalistik yang dimaksud ialah sebagaimana yang tertuang dalam Standar Program Siaran (SPS) Pasal 40 huruf (a), seperti pemberitaan yang akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan.

"Tidak menyampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan," kata Ketua KPI Agung Suprio seperti dikutip Kompas.com dalam portal KPI, Senin (19/8/2019).

Wapres Jusuf Kalla: Masyarakat Papua dan Pendatang Saling Butuh, Jangan Perluas Kerusuhan

Agung juga meminta lembaga penyiaran untuk menyajikan berita yang tidak menimbulkan dampak sosial lanjutan, misalnya, tidak melakukan pemberitaan ulang sebagai breaking news atau info terkini.

Kemudian, tidak membuat judul atau headline berita yang berlebihan atau provokatif, dan tidak mengulang potongan gambar kekerasan dan pengrusakan.

"Dikhawatirkan mengesankan keadaan genting pada wilayah liputan dan dapat memicu keresahan publik di wilayah lainnya," ujar Agung.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Sebut Situasi di Manokwari Berangsur Kondusif

Selain itu, Agung mengingatkan lembaga penyiaran menyajikan keberimbangan pemberitaan dengan menyampaikan informasi yang sesuai dengan langkah-langkah penanganan keamanan yang dilakukan oleh aparat.

"Salah satu fungsi penyiaran sebagai perekat sosial, serta diarahkan untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia.

Kerusuhan pecah di Manokwari, Senin (19/8/2019), yang memicu pembakaran Gedung DPRD Papua Barat.

Polisi Buru Pemilik Akun yang Provokasi Warga Papua dan Picu Kerusuhan di Manokwari

Kerusuhan ini merupakan buntut dari aksi protes massa terhadap dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Selain Gedung DPRD, massa membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Pemberitaan Manokwari, KPI Minta Lembaga Penyiaran Junjung Prinsip Jurnalistik"

Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved