Jalan Masuk Rumah Dinasnya Dipalang Warga, Paulus Waterpauw: Setop Peras Pemerintah!

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw angkat suata perihal rumah jalan menuju dinasnya dipalang oleh warga yang mengaku pemilik hak ulayat.

Menurut mantan Kapolda Papua tersebut, aktivitas palang memalang sering dijumpai di Manokwari, Papua Barat setiap datang waktu Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Bahkan, menurut Waterpauw kebiasaan palang memalang tersebut sudah menjadi modus bagi masyarakat.

Baca juga: Rumah Dinas Gubernur Papua Barat Dipalang, Warga Tuntut Ganti Rugi Hak Ulayat

"Ketika datang Natal dan Tahun Baru, masing-masing mendapat bagian," kata Waterpauw, kepada awak media, Jumat (22/12/2022).

"Kalau modus itu saya tidak akan membiarkan toleransi."

Pasalnya, setiap persoalan terkait kepemilikan tanah dan lainnya semuanya telah diatur dalam Undang-undang.

"Terkait realisasi dan kewajiban pemerintah kepada masyarakat semuanya telah dijalankan," tuturnya.

Hanya saja, kebiasaan di Manokwari ketika pemerintah melunasi semuanya di orangtua, ketika turun ke cucu justru meminta jatah sebagai pemilik hak ulayat.

Orangtua sudah diselesaikan, ketika turun anak cucu justru minta jatah. Ini mau sampai kapan main sistem gini," katanya.

Baca juga: Masalah Hak Ulayat, Warga Blokade Jalan Menuju Rumah Dinas Gubernur Papua Barat

Waterpauw mengaku, Papua Barat masih jalan di tempat karena selama ini hanya palang dan meminta ganti rugi.

"Kita begini terus karena palang dan minta-minta terus ke pemerintah pusat," ungkap Waterpauw.

Sementara, kondisi pendapatan asli daerah untuk Papua Barat kecil, sedang tidak ada sektor lain yang menopang pemasukan.

Peras Pemerintah