Papua Barat Terkini
Jalan Masuk Rumah Dinasnya Dipalang Warga, Paulus Waterpauw: Setop Peras Pemerintah!
Menurut mantan Kapolda Papua tersebut, aktivitas palang memalang sering dijumpai di Manokwari, Papua Barat setiap datang waktu Natal dan Tahun Baru.
Tak hanya itu, Waterpauw mengungkap persoalan palang memalang di Manokwari disinyalir ada indikasi pemerasan.
"Saya tegaskan fenomena ini jangan sampai ada pemerasan kepada pemerintah, karena saya ada lihat modus itu," tegasnya.
Baca juga: AKHIRNYA Palang SMP Negeri 1 Sentani Dibuka, Senin Depan Aktivitas Belajar Mengajar Dimulai
Olehnya itu, Waterpauw tegaskan budaya peras dengan modus palang harus segera dihentikan di daerah ini.
"Saya minta stop karena itu bukan zaman untuk peras dan palang," ucap Waterpauw.
Waterpauw meminta, persoalan palang memalang segera dihentikan karena jika ada modus pemerasan maka bisa masuk unsur pidana.
Pemilik Hakim Ulayat: Minta Sekarang Rp 2 Miliar
Sebelumnya, pemilik hak ulayat memblokade jalan menuju rumah kediaman Gubernur Papua Barat, meminta pemerintah untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 2 Miliar.
Diketahui, pemalangan rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Papua Barat, terjadi sekira pukul 07.30 WIT, Rabu (21/12/2022).
Pemalangan terjadi lantaran pemerintah sejak 2014 tak kunjung menyelesaikan ganti rugi tanah milik Fransiskus Meidodga.
Baca juga: 33 Penambang Emas Ilegal di Manokwari Jadi Tersangka, Polisi Buru Mafia di Baliknya
Hal tersebut diungkapkan Anak Kedua Fransiskus Meidodga, James Meidodga (23), saat ditemui di Susweni, Manokwari.
"Kita sudah ada upaya komunikasi berulang-ulang, namun tidak ada kepastian terkait ganti rugi," ujar James, kepada TribunPapuaBarat.com, Rabu (21/12/2022).
Walhasil, keluarga dari Fransiskus Meidodga turun dan memblokir jalan masuk ke kediaman Gubernur Papua Barat.
"Sudah sembilan tahun itu mulai dari 2014 kemarin namun pemerintah belum juga ada kejelasan ganti rugi," tuturnya.
"Kita tunggu sampat ada kejelasan dari pemerintah terkait uang ganti rugi."