Anggota DPR Asal Papua Pertanyakan Progres Operasi Militer di Nduga pada Rapat Paripurna di Parlemen
Anggota Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Papua, Willem Wandik, menyinggung soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua.
Akibat krisis berkepanjangan, warga Kabupaten Nduga tak dapat mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan selama di pengungsian.
Pada awal Agustus, Pemerintah Kabupaten Nduga akhirnya menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk melaporkan situasi terkini di daerahnya.
"Kasihan masyarakat di sana tidak menerima hak dasar (pendidikan dan kesehatan)," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Menurut Namia, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar 24 sekolah di 11 distrik tidak berjalan.
• Kata Menhub soal Pembatasan Akses bagi Pihak Asing ke Papua dan Papua Barat
Beberapa puskesmas dan posyandu juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain itu, warga yang saat ini masih berada di pengungsian membutuhkan tempat tinggal.
"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak jalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," kata Namia.
(Kristian Erdianto)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rapat Paripurna, Anggota DPR Asal Papua Pertanyakan Progres Operasi Militer di Nduga"