Revisi UU KPK

Ketua KPK: Kami Tak Butuh Revisi Undang-undang untuk Jalankan Pemberantasan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan, KPK menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bergulir di DPR.

Ketua KPK: Kami Tak Butuh Revisi Undang-undang untuk Jalankan Pemberantasan Korupsi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019, Agus Rahardjo pada acara serah terima jabatan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2015). 

TRIBUNPAPUA.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan, KPK menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sedang bergulir di DPR.

Agus menegaskan, KPK tidak membutuhkan perubahan undang-undang tersebut untuk menjalankan pemberantasan korupsi.

Bahkan, ia menilai RUU KPK justru rentan melemahkan KPK.

Biro Hukum KPK: Ada Upaya yang Tak Hanya Lemahkan KPK, tapi Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

"Kami tidak membutuhkan revisi undang-undang untuk menjalankan pemberantasan korupsi," kata Agus dalam konferensi pers, Kamis (5/9/2019).

"Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi," ujar dia.

Agus Rahardjo juga mengatakan bahwa revisi UU KPK yang dibahas secara diam-diam menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah tidak mendengarkan aspirasi publik.

Pegawai Tutup Logo KPK dengan Kain Hitam Diiringi Lagu Padamu Negeri

"KPK menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Akan tetapi, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK," ujar Agus.

Agus menyampaikan, ada sembilan masalah dalam draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK.

Masalah itu antara lain independensi KPK terancam, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, hingga pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR.

Dengan bergulirnya revisi UU KPK menyusul masuknya nama-nama calon pimpinan KPK bermasalah yang masuk ke DPR, Agus mengakui bahwa KPK kini berada di ujung tanduk.

Tolak RUU KPK, Pegawai Bentangkan Spanduk KPK Dilahirkan oleh Mega, Mati di Tangan Jokowi?

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved