Jusuf Kalla Minta DPR dan Pemerintah Buka Ruang Dialog dengan Publik sebelum Tetapkan RKUHP

TRIBUNPAPUA.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR dan pemerintah membuka ruang dialog kepada publik sebelum menetapkan Rancangan KUHP (RKUHP).

Hal itu merupakan respons Kalla melihat masifnya penolakan RKUHP hingga berujung pada demonstrasi yang ricuh.

"Memang UU itu kan dibutuhkan juga public hearing atau pandangan publik tentang hal itu dan segera diharapkan berjalan," ujar Kalla melalui rekaman video resmi Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (25/9/2019).

• Yusril: KUHP Warisan Belanda Jauh Lebih Kacau daripada RKUHP yang Disiapkan Sekarang Ini

Namun, Kalla mengingatkan, RKUHP sangat penting bagi sistem hukum di Indonesia.

Sebabnya, selama Indonesia menggunakan KUHP buatan pemerintah kolonial Belanda di era penjajahan.

Menurut Kalla, banyak hukum yang sudah tak relevan jika terus menggunakan KUHP buatan pemerintah kolonial Belanda itu.

 Karenanya, ia berharap, pemerintah dan DPR bisa segera mengesahkan KUHP baru.

• Pemerintah dan DPR Klaim Tuntutan Mahasiswa Telah Dipenuhi, Benarkah?

"Karena ini UU yang sangat penting seperti KUHP yang sudah lebih dari 100 tahun, 60 tahun, jadi tentu banyak kemajuan. Kejahatan-kejahatan, contohnya kejahatan cyber, dulu belum ada, atau kejahatan mengenai teknologi. Oleh karena itu, harus diperbarui," ujar Kalla.

"Ada beberapa pasal yang orang anggap, masyarakat anggap itu kurang pas, soal perzinahan tentu banyak orang berbeda pendapat. Tapi nanti DPR dan pemerintah mengkaji untuk pandangan itu bagaimana," lanjut dia.

Sebelumnya, para mahasiswa berdemonstrasi menyuarakan penolakan pengesahan RKUHP karena ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

• Ketika Mahasiswa Blokade Jalan Tol Depan DPR, Main Skateboard hingga Pedagang Cincau Ikut Jualan

Selain itu mereka juga meminta Undang-undang KPK hasil revisi dibatalkan.

Demonstrasi berakhir ricuh pada Selasa (24/9/2019) sore.

(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Penolakan RKUHP Masif, Wapres Minta DPR dan Pemerintah Dialog dengan Publik