Tegaskan Tak Ada Agenda Bahas Referendum Papua di PBB, JK: Jangan Lupa Papua Itu Hasil Resolusi PBB

"Provokasi Vanuatu telah menghasilkan kerusakan infrastruktur yang merupakan milik rakyat Indonesia."

"Ratusan rumah terbakar, fasilitas publik hancur, dan yang terburuk nyawa warga sipil yang tidak berdosa hilang," ujar Rayyanul asal Ambon, dalam Sidang Umum PBB.

Indonesia menambahkan, tidak ada negara yang memiliki catatan hak asasi manusia yang sempurna.

Namun Indonesia, seperti halnya negara lain, berkomitmen untuk mendorong dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya, tidak terkecuali di Papua.

• Soal Penempatan Aparat Keamanan di Papua, Wiranto: Nggak Pernah Ada Niatan Saya Menakuti Rakyat

"Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, apa yang dilakukan pemerintah selalu diawasi oleh rakyatnya. termasuk oleh institusi nasional hak asasi manusianya yang independen dan kredibel."

"Indonesia adalah sebuah negara yang pluralistik dan kami akan tetap pluralistik. Kami akan menghormati perbedaan dan adat, kebijaksanaan lokal dari setiap etnis di Indonesia."

"Keberagaman ini adalah membentuk Indonesia," kata Rayyanul.

(Kompas.com/Agni Vidya Perdana)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Wapres JK Tegaskan Tidak Ada Agenda Membahas Referendum Papua di PBB