Kekhawatiran Terbesar Gubernur Papua jika Pemerintah Pusat Tak Segera Tangani Pengungsi Nduga
Gubernur Papua meminta pemerintah pusat segera menangani arus pengungsian warga Nduga akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan KKB.
Penulis: Astini Mega Sari | Editor: mohamad yoenus
Menurutnya, hal itu mengakibatkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengungsi Nduga.
"Padahal sebagian besar masyarakat Nduga yang mengungsi sudah meninggal," kata Lukas seperti dikutip dari Papua.go.id, Rabu (9/10/2019).
"Data yang saya (terima) ada sekitar 180 lebih meninggal dunia dan itu bukan jumlah yang sedikit."
"Media massa juga tidak pernah membicarakan ini," sambung Lukas.
• Pegiat HAM Sebut Para Pengungsi di Nduga Korban di Tanah Mereka Sendiri
Masih menurut dia, 180 korban korban meninggal terjadi sejak kasus penembakan yang menewaskan 16 pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 lalu.
Selanjutnya setelah TNI masuk ke Nduga, 180 masyarakat pengungsi yang meninggal seperti didiamkan, baik secara nasional maupun internasional.
"Ini tidak boleh, karena orang Papua harus dihargai sama seperti masyarakat Indonesia yang lain," kata Lukas tak terima.
Disinggung soal peran pemerintah provinsi, Lukas mengatakan, ia sudah berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya untuk memperhatikan para pengungsi Nduga dengan baik.
• Pemerintah Diingatkan soal Bahaya jika Tak Urusi Anak Pengungsi Nduga, Egianus Kogoya Jadi Contoh
Sebab warga yang mengungsi merupakan masyarakat Papua yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.
"Sebab kasus pengungsian masyarakat Kabupaten Nduga juga adalah masalah kemanusiaan yang luar biasa," tutur Lukas.
"Sehingga kita harap ada perhatian semua pihak."
(TribunPapua.com)