Mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin Ungkap Dulu Sering Cekcok dengan DPRD DKI

TRIBUNPAPUA.COM - Sebagai Gubernur DKI Jakarta pertama, Ali Sadikin mengaku kerap berdebat dengan DPRD DKI Jakarta.

Dalam biografi Ali Sadikin "Membenahi Jakarta Menjadi Kota Manusiawi" yang ditulis Ramadhan KH, dia mengaku bahwa perdebatannya bersama DPRD DKI Jakarta adalah wujud dari pengabdian pada masyarakat.

• Saat Kapolres Tegur Gubernur Kalteng yang Lempar Botol Protesi Keputusan Wasit: Silakan Pakai Aturan

"Bahkan perdebatan itu terasa hangat setiap sidang pleno DPRD yang saya hadiri. Saya rasa itu penting," ujar Ali.

Bagi pria yang akrab disapa Bang Ali oleh warga Jakarta ini, kedudukan DPRD sebagai legislatif adalah peran vital untuk menyampaikan aspirasi rakyat ke badan eksekutif.

Akan tetapi, Ali Sadikin juga menganggap DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk merumuskan program kerja.

Ali juga memberikan pandangan perbedaan antara legislatif daerah dan pemerintah pusat.

Bagi dia, legislatif di tingkat daerah merupakan satu kesatuan paket bersama pemerintah daerah.

Berbeda ketika di tingkat pusat, DPR-RI merupakan lembaga yang terpisah dari pemerintahan.

"Di daerah adalah lain, pemerintah daerah adalah gubernur bersama DPRD," jelas dia.

• Dua Pejabat Undurkan Diri seusai Heboh Anggaran DKI Jakarta, Ini Kata PDIP, Gerindra hingga PSI

Ali Sadikin ingin menunjukkan apa yang menjadi percekcokannya bersama DPRD DKI Jakarta tidak lain adalah untuk memberikan kesuksesan pembangunan Jakarta saat itu.

Dia percaya DPRD tidak hanya bisa memberikan kritik dan pengawasan terhadap program kerja yang disusun Pemda, tetapi juga bisa memberikan saran aspirasi program apa yang diinginkan masyarakat dari Pemda.

"Lembaga ini (DPRD) adalah pembawa aspiras rakyat, tetapi di lain pihak lembaga ini juga sebagai partner eksekutif dalam merumuskan kebijaksanaan," kata Ali.

Anies Baswedan Ditegur DPRD DKI

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya mengungkap sejumlah kejanggalan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Setelah sebelumnya membongkar anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon, kini PSI kembali menemukan anggaran pengadaan bolpoin yang nilainya mencapai Rp 123,8 miliar.