Breaking News:

Mahfud MD Beri Pernyataan Berbeda di Depan Jokowi dan Media, Diungkap oleh Mantan Staf Wapres JK

Mantan Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, Azyumardi Azra menuturkan ucapan yang dilayangkan Menkopolhukam), Mahfud MD di depan Jokowi beda.

YT realita TV
Mantan Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, Azyumardi Azra menuturkan ucapan yang dilayangkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan media berbeda. 

"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," lanjut dia.

Dengan tidak adanya Perppu, maka Jokowi akan menjaring orang untuk mengisi jabatan dewan pengawas KPK, yang mana hal itu tertuang dalam UU KPK.

"Dewan pengawas KPK kita masih dalam proses mendapat masukan untuk nanti siapa yang bisa duduk di dewan pengawas," ujar Jokowi.

 Reaksi Mahfud MD Diberi Waktu ICW 100 Hari Desak Jokowi Terbitkan Perppu UU KPK: ICW Itu Siapa?

Diakui Jokowi, ia kini masih menyaring mengenai siapa yang dapat duduk di dalam dewan pengawas KPK.

Jokowi pun meminta dukungan dari publik.

Ia berharaps iapa punyang menduduki jabatan dewan pengawas adalah orang yang mempunyai kredibilitas tinggi dalam pemberantasan korupsi.

"Percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik (pada bidang pemberantasan korupsi)," ujar Jokowi.

Diketahui, keberadaan dewan pengawas KPK telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal 37A ayat (1) menyebut, 'Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dibentuk dewan pengawas'.

Sementara, ayat (3) menyebut, 'Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas".

Pasal 37D menyebut, dewan pengawas KPK dibentuk oleh Presiden.

Pada Pasal 37B, dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). ((KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG))

Polemik Perppu UU KPK 

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019).

Dikutip TribunPapua.com dari Kompas.com, Kamis (17/10/2019), peresmian berlaku UU KPK itu tanpa dibubuhi tanda tangan Presiden Jokowi.

Hal ini karena UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, Selasa (7/9/2019) lalu.

Padahal, UU KPK dikritik sejumlah pihak tak terkecuali KPK sendiri.

UU KPK, dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antikorupsi itu.

Satu di antaranya mengenai Dewan Pengawas yang mana penyadapan harus seizin dewan pengawas.

Hal ini menurut KPK dapat mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.

Selain itu, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Dari keseluruhan, pihak KPK menemukan 26 poin di dalam UU hasil revisi yang bisa melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

 Perppu UU KPK Tak Akan Diterbitkan, Ini Alasan Jokowi yang Singgung soal Sopan Santun Tata Negara

Para pimpinan KPK, pegiat antikorupsi hingga mahasiswa pun menuntut Jokowi mencabut UU KPK hasil revisi lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Jokowi sempat mengatakan akan mempertimbangkan Perppu UU KPK.

Akan tetapi penolakan perppu UU KPK dilayangkan para DPR dan partai politik pendukungnya.

Bentrokan antara aparat polisi dan demonstran pelajar terjadi saat demonstrasi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)di Pejompongan, Jakarta Barat, Senin (30/9/2019). Akibat kericuhan ini tol dalam kota di kawasan Slipi lumpuh total.
Bentrokan antara aparat polisi dan demonstran pelajar terjadi saat demonstrasi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)di Pejompongan, Jakarta Barat, Senin (30/9/2019). Akibat kericuhan ini tol dalam kota di kawasan Slipi lumpuh total. ((KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO))

Perppu pun tidak kunjung diterbitkan Jokowi.

Beberapa kali saat ditanya oleh sejumlah awak media pun Jokowi tampak diam dan hanya tersenyum.

Kini Jokowi telah memutuskan untuk tak menerbitkan Perppu UU KPK.

(TribunPapua.com/ Roifah Dzatu Azmah)

Penulis: Roifah Dzatu Azmah
Editor: mohamad yoenus
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved