Minta PSI Tak Cari Perhatian Publik dengan Bongkar Anggaran Janggal, F-Gerindra: Genitnya Dikurangi
Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra meminta agar Fraksi PSI tak terlalu mencari perhatian publik dengan membongkar anggaran ganjil KUA-PPAS APBD 2020
"Saya kira ini metode baru anggota dewan dan mestinya berubahlah ayo kita diskusi dengan argumen yang kuat di dalam rapat."
"Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan di awur-awur," tuturnya.
Diketahui, pembahasan anggaran KUA-PPAS untuk APBD 2020 banyak menuai polemik.
Banyak usulan anggaran yang membuat publik bertanya-tanya yakni anggaran Rp 5 miliar untuk influencer, anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian pulpen Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.
• Begini saat Kabar Heboh Lem Aibon di Anggaran DKI Jakarta Dimanfaatkan untuk Iklan Swalayan
PKS Kritik Cara PSI soal Lem Aibon
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhaimi mengkritik cara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawasi RAPBD dengan cara mengunggah ke sosial media.
Menurut Suhaimi, apa yang dilakukan Politisi PSI, William Aditya Sarana memang baik, tapi tidak dilakukan di waktu yang tepat.
"Timing-nya yang enggak tepat," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9, Selasa (5/11/2019).
"Silakan kritisi dan itu kewajiban kita sebagai anggota dewan dan wakil masyarakat juga."
"Tetapi jangan kasih oret-oretan (draf/rancangan), kemudian itu yang dikritisi."
• Ini Reaksi William saat Diajak Politisi Gerindra Duel di Forum Terkait Anggaran Lem Aibon
Suhaimi menjelaskan, yang dilakukan PSI mengganggu proses yang saat ini masih baru berjalan.
Penetapan APBD memiliki tahapan dari tingkat RW sampai ke tingkat Provinsi.
"Itu semua ada prosesnya. Semua proses itu diinput dan diproses."
"Tingkat kesalahannya ibarat baru oret-oretan dan itu sudah dikomentari," ujar dia.
Itulah sebabnya, Suhaimi menilai kritik PSI sebagai bentuk kesalahpahaman dari konsep transparansi.