Kepastian Ahok Masuk Jajaran Pimpinan BUMN akan Diumukan Awal Desember, Ini Kata Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, kepastian posisi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di pucuk pimpinan BUMN akan terjawab.
lihat foto
Menteri Koordinator (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak mempermasalahkan jika Ahok masuk dalam perusahaan BUMN.
"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Tidak ada masalah," ujarnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 di Sentul, Rabu (13/11/2019).
Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN memiliki jajaran dewan direksi yang berasal dari kalangan profesional.
"Nah kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk didalam BUMN. Kita bicara misalnya Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," kata Airlangga.
• Andre Rosiade Minta Ahok Ubah Gaya Komunikasinya jika Masuk ke BUMN: Kedepankan Empati Bukan Emosi
5. Jokowi Ungkap Masih Seleksi
Jokowi menuturkan Ahok saat ini masih menjalani proses seleksi menjadi pimpinan di BUMN, dikutip dari Kompas.com.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Mengenai apakah dirinya yang merekomendasikan, Jokowi tak menjawabnya.
Jokowi hanya mengulangi pernyataannya kembali bahwa Basuki tetap harus mengikuti seleksi.
"Ini kan masih proses seleksi," ujar Jokowi.
6. Minta Ahok Jaga Perilaku
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Ahok jika terpilih menjadi pimpinan BUMN lebih menjaga perilaku.
• Alasan Politisi PDIP Sebut Ahok Lebih Pas di Direksi PLN Ketimbang Pertamina: Butuh Sosok Berani
"Tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
"Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief Hasan.
Sedangkan soal jika ada ketentuan pilkada dilarang dari mantan napi, ia berharap pemerintah lebih selektif.
"Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh (maju Pilkada), dan itu kan sudah pernah dilakukan, jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," ujar Syarief.
"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau dari mana pun," kata dia.
(Kompas.com/ Rakhmat Nur Hakim/ TribunPapua.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember"
