Kata Ma'ruf Amin soal Penunjukan Ahok Jadi Bos BUMN: Belum Dibahas di TPA, Kita Tunggu Saja

TRIBUNPAPUA.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan update perihal mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  untuk menjadi petinggi di salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Ia mengatakan belum ada pembahsan dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA).

Diketahui, Presiden Joko Widodo menggelar rapat TPA bersama seluruh kementerian dan lembaga pada Selasa (12/11/2019) lalu.

• Jika Ahok Jadi Bos BUMN Disebut Pengamat Kebijakan Bisa Langgar UU: Mau Balik Zaman Pra-reformasi?

Salah satu yang dibahas mengenai persoalan BUMN.

"Belum dibahas di TPA, belum. Saya dengar, masih diproses. Yang khusus di TPA (kemarin) tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN. Memang hanya pemberhentiannya. Tapi penggantiannya belum. Katanya sedang diproses. Kita tunggu saja," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ia menambahkan, penunjukan Ahok sebagai direksi atau komisaris BUMN merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Karenanya ia menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada Presiden.

"Itu kewenangan presiden yang akan menentukan," lanjut dia.

Wapres pun mengatakan, sedianya BUMN tak hanya soal Ahok. Ia mengatakan ada sejumlah BUMN yang direktur utamanya hengkang lantaran selesai masa jabatan atau menjadi wakil menteri.

Ia pun mengatakan kekosongan pimpinan BUMN itu akan segera diselesaikan pemerintah sebelum berganti tahun.

• Kekhawatiran jika Ahok Jadi Bos BUMN dan Tetap Diparpol, Pengamat Kebijakan Publik: Tak Bisa Ditawar

"Yang pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosongan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sinyal akan menempatkan Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN.

Selain dinilai memiliki rekam jejak yang baik, menurut Erick, Ahok merupakan sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan pelat merah.

Namun, saat ditanya terkait posisi persis Ahok di BUMN, Erick meminta wartawan dan publik bersabar.

Kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember.

Posisi Ahok menjadi salah satu pemimpin di BUMN tersebut juga dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo Baca berikutnya

Ahok Diminta Mudur dari PDIP

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman menanggapi perihal mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut akan mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di badan usaha milik negara ( BUMN).

Menurutnya, Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di badan usaha milik negara ( BUMN).

• Ahok Diberi Jabatan Direktur Utama di BUMN oleh Erick Thohir, Ini Respons Luhut dan Airlangga

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.

Namun, Fadjroel mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN.

• Ahok Mengaku akan Dimasukkan ke BUMN oleh Erick Thohir, Ini Respons Luhut Pandjaitan

Ia meminta agar masalah posisi Ahok dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.

Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

(Kompas.com/ Rakhmat Nur Hakim) (Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN" dan Tribunnews.com dengan judul "Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN"