Staf Ahli Kemendikbud: Pemekaran Papua Cuma soal Waktu

TRIBUNPAPUA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berencana kembali melakukan pemekaran di wilayah Papua.

Rencananya pemekaran tersebut bakal menambah dua provinsi di wilayah Papua, yakni Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah.

• Kritik Pemerintahan Jokowi, Komnas HAM: Seolah Persoalan Papua Bisa Diselesaikan dengan Infrastuktur

Menurut Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat-Daerah, James Modouw, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap rencana pemekaran tersebut.

"Harus melalui kajian, walaupun itu sifatnya top down, harus melalui kajian. Walaupun itu aspiratif harus ada kajiannya. Tidak bisa subjektif," ujar James di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut pria asal Papua ini, kajian tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah pusat melalui ahli tata negara, serta ekonomi dan budaya.

Pendekatan lain juga bisa mengunakan kajian dari masyarakat.

• Papua Segera Dimekarkan, Wagub Jabar: Kami Orang Jawa Barat Merasa Cemburu

"Kalau itu top down, harus dilakukan pihak yang kompeten secara tata negara. Kalau itu mau dilakukan secara evolutif melalui pendekatan aspek pendekatan ekonomi dan wilayah, itu harus dilakukan dari bawah," tutur James.

Kajian tersebut juga dapat membahas mengenai wilayah serta kelompok budaya yang bakal menempati provinsi baru tersebut.

Bagi James, pendekatan ekonomi juga penting untuk melihat kemampuan provinsi baru tersebut.

James menekankan yang terpenting saat ini adalah melihat manfaat yang terbesar untuk masyarakat Papua.

• Majelis Rakyat Papua: Keliru kalau Sekarang Pejabat-pejabat setelah 2 Periode Lalu Bicara Pemekaran

Menurutnya, pemekaran hanya persoalan waktu, namun saat ini yang terpenting adalah melihat manfaat bagi masyarakat Papua.

"Pertumbuhan demografi kan pasti terjadi, pemekaran cuma soal waktu," ucap James.

"Sekarang yang dilihat, manfaat yang akan didapati mana yang banyak."

Dirinya juga menekankan agar semua pihak menaati regulasi yang bakal dikeluarkan terkait wilayah Papua.

• Mewanti-wanti soal Pemekaran Papua, Gubernur Lemhanas: Jangan Bertindak seperti Kolonial

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan 2 provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke," kata Tito di Kantor Mendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

(Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemekaran di Wilayah Papua Harus Melalui Kajian Mendalam