Mengaku Kaget saat Tahu Prabowo Jadi Menhan, Mahfud MD: Bukan Berarti Tidak Setuju
Menkopolhukam Mahfud MD mengaku kaget saat Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun Kabinet Indonesia Maju, ada sebuah keunikan di posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Jokowi memilih Prof Dr Mahfud MD SH, orang sipil pertama yang menjabat Menkopolhukam semenjak kementerian itu ada.
Sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD mengkoordinasikan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan.
• Sebut Belum Terima Surat Pencekalan yang Diklaim Rizieq Shihab, Mahfud MD: Kok Lapornya di Medsos?
Secara mengejutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Prabowo Subianto, bekas rivalnya dalam Pilpres 2019, menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).
Berikut petikan wawancara eksklusif tim Redaksi Tribun Network, dipimpin Regional Newspaper Director Febby Mahendra Putra, dengan Mahfud MD di kantor Kemenkopolkam, Jakarta, Selasa (19/11).
Apakah Presiden Jokowi sempat memberitahu atau minta pendapat Anda sebelum menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan)?
Tidak. Saya juga kaget kok. Ketika muncul nama Pak Prabowo, saya kaget betul. Tidak menyangka, Pak Prabowo ke situ (jadi Menhan).
Saya pikir Pak Prabowo akan menjadi Ketua Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Tapi beliau mau menjadi Menhan, ya saya kaget.
Saya pikir bagus juga karena dia punya latar belakang soal itu.
Saya menyatakan kaget itu bukan berarti tidak setuju. Kaget karena tidak menyangka.
• Mahfud MD akan Kunjungi Papua: Masyarakat Asli Papua Senang dengan Adanya Pendatang
Sepengetahuan saya, tidak hanya dalam konteks Menteri Pertahanan ya, semua menteri yang diangkat ini merupakan pilihan Presiden Jokowi secara independen.
Masukan‑masukan mungkin saja ada, tetapi dia tetap memilihnya sendiri.
Makanya ada yang kaget juga, kok itu jadi Menteri Agama, kok itu jadi Menteri Pendidikan. Surprise. Artinya apa, tidak bisa orang mengintervensi Presiden.
Baru-baru ini saya sampaikan ke Pak Jokowi, "Pak satu hal yang mendapat apresiasi dari masyarakat, penyusunan kabinet kali ini Bapak independen. Tidak mau didikte." Saya katakan itu ke beliau.
Presiden menegaskan para menteri koordinator mempunyai hak veto terkait dengan kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Muncul selentingan, hak veto diperlukan supaya Anda bisa mengontro Menhan Prabowo, benarkah?
