Breaking News:

Tuntut Habib Rizieq Dipulangkan, Puluhan Mahasiswa Ingin Temui Mahfud dan Minta Pecat Agus Maftuh

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Islam (FMI) melakukan audiensi dengan perwakilan dari Kemenko Polhukam, Jumat (29/11/2019).

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Islam (FMI) melakukan audiensi dengan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jumat (29/11/2019).

Para mahasiswa yang sedianya ingin bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD itu menyampaikan sejumlah tuntutan atas kondisi pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mahfud MD Beri Kabar soal Surat Izin Perpanjangan FPI: Ada Permasalahan, Tak Bisa Dikeluarkan

Mereka diterima oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Brigjen TNI Jusmarizal.

Menurut perwakilan FMI, Hasbullah, mereka menyampaikan dua aspirasi kepada pemerintah.

"Pertama, tentang pemberian hak-hak Rizieq Shihab selaku warga negara. Yang hari ini kami anggap ada upaya pengasingan kepada beliau (belum bisa kembali ke Indonesia)," ujar Hasbullah kepada wartawan di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kedua, FMI meminta pemerintah memecat Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel.

"Karena beliau kami anggap tidak bertanggung jawab, tidak melindungi warga negaranya di Arab Saudi. Sebab beliau diberikan amanah sebagai Duta Besar harusnya beliau bertanggungjawab (atas status Rizieq Shihab)," lanjut Hasbullah.

Dua tuntutan itu, kata dia, direspons dengan baik oleh Kemenko Polhukam.

Namun, FMI pun masih ingin bertemu dengan Mahfud MD.

Soal Perpanjangan Izin FPI, Mahfud MD: Ada Permasalahan Jadi Tak Bisa Dikeluarkan Sekarang

"Ya harapannya sesuai dengan tuntutan kami diselesaikanlah masalah ini. Ini menjadi PR beliau selaku Menko Polhukam yang baru. Beliau berkali-kali bilang serahkan saja laporan bukti pencekelan," tutur Hasbullah.

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved