Sri Mulyani Angkat Bicara soal ASN Kerja 4 Hari: Kita akan Merespon dengan Mempelajari Ide-ide Itu

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, belum setuju sepenuhnya penambahan libur PNS hingga cuma kerja empat hari sepekan.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian terhadap pemotongan jam kerja PNS jadi empat hari per awal 2020.

• Reaksi Ombudsman soal Hari Libur ASN Ditambah: Buruh Kita Banyak yang DiPHK, Tolong Empatinya Lah

“Kita godok dan formulasikan ke lingkungan kita, termasuk dari sisi jam dan hari kerja,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Sri Mulyani, beberapa bagian pekerjaan PNS di Kementerian Keuangan ada yang membutuhkan waktu siaga tujuh hari sepekan, sehingga tidak bisa hanya empat hari

“Ada yang harus 24 jam melayani tujuh hari sepekan, misal di pelabuhan. Jadi, tidak mungkin dilakukan,” katanya.

Adapun secara keseluruhan, Sri Mulyani menambahkan, tetap sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan pelayanan secara efisien melalui aturan sederhana.

“Saya tidak beri tanggapan rencana itu. Saya fokusnya sesuai instruksi Presiden, kita akan merespon dengan mempelajari ide-ide itu,” pungkasnya.

• Video Aksi Wali Kota Serang Hentikan ASN yang Kabur, Minta Puluhan ASN Putar Balik

Kontra Sejumlah Pihak

TRIBUNPAPUA.COM - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih meminta wacana penambahan jatah libur bagi aparatur sipil negara menjadi tiga hari dihentikan.

Alasyah berpendapat, pemerintah sebaiknya menyampingkan wacana tersebut dan fokus menghadapi permasalahan ekonomi yang merugikan publik.

• Tjahjo Kumolo soal Wacana Libur ASN Ditambah: Ya Masa Enggak Cukup Sabtu-Minggu Libur?

"Menurut saya kondisi kita mau krisis seperti ini ya ke depan baiknya sih ditunda dululah walaupun wacana. Kita butuh kerja lebih keras agar ekonomi kita bisa selamat," kata Alamsyah di Kantor Ombudsman RI, Selasa (10/12/2019).

Alamsyah juga meminta para ASN membuang wacana penambahan jatah libur dari pikiran masing-masing. 

Sebab, menurut Alamsyah, banyak kelompok lain yang sedang kesulitan akibat kondisi ekonomi meskipun beban kerjanya jauh lebih berat dari para ASN.

"Buruh kita banyak sekali yang kena PHK dan mereka kerja juga lebih dari waktu yang sebagaimana kebanyakan PNS maupun lembaga-lembaga negara bekerjanya. Jadi tolong empatinya kemudian jangan menuntut sesuatu yang berlebihan juga," ujar Alamsyah.

Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan memastikan bahwa penambahan jatah libur ASN baru berada pada tahap wacana.

"Lebih baik kita fokus bagaimana kita melakukan efisiensi birokrasi kita seperti yang diminta presiden, bagaimana perampingan birokrasi itu jauh lebih penting dari membicarakan hari libur. Jadi jangan bermain sensansi menjelang kita krisis," kata Alamsyah.

• Heran dengan Wacana ASN Libur 3 Hari, Mardani: Pemerintah Cerdas Dikit Kenapa? Jangan Ngelontar

Rencana menambah jatah libur ASN ini sebelumnya disampaikan oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto.

Menurut dia, tambahan libur ini dimungkinkan tanpa harus mengurangi jam kerja.

Dengan demikian, jam kerja tiap harinya diperpanjang sehingga ada ruang untuk menambah libur.

"Kita bekerja kan wajibkan 10 hari (2 minggu) 80 jam kerja. Ini bisa diubah jadi 9 hari saja tapi tetap 80 jam kerja sehingga hari Jumatnya bisa libur," kata Waluyo di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Kendati demikian, Waluyo menegaskan bahwa kebijakan ini akan dilterapkan hanya untuk 20 persen ASN dengan kinerja terbaik.

Kritik Lain oleh Mardani Ali Sera

Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera jugamemberikan tanggapannya perihal wacana Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan jatah libur tiga hari.

Hal tersebut ia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, pada Jumat (6/12/2019).

• Dukung ASN Bekerja di Rumah, Ridwan Kamil: Intinya Jangan Kagetanlah

Mardani menilai wacana ASN dapat libur tiga hari dalam seminggu merupakan wacana yang sama seperti soal pemangkasan eselon tiga dan empat yang akan diganti dengan Artificial Intelligence (AI).

Menurut Mardani, wacana-wacana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan reformasi birokrasi di Indonesia.

Kemudian Mardani memberikan saran agar pemerintah dapat memilih wacana yang baik.

Serta tidak asal memberikan wacana yang kurang jelas.

"Ya menilai ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon tiga dan empat trus diganti dengan artificial intelligence," jelas Mardani.

"Sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi."

"Jadi usul saya pemerintah cerdas sedikit kenapa, jangan ngelontar seperti ini yang tidak jelas gitu," tambahnya.

Selain itu, Mardani juga menjelaskan Indonesia kini memiliki rencana besar dalam perombakan birokrasi yang telah ada.

• Sebut Ada Aturan Main jika ASN Ingin Kritik Pemerintah, Istana: Ada Mekanismenya

Sehingga Mardani berharap wacana-wacana seperti ASN akan libur tiga hari dikeluarkan satu per satu.

"Gini, Indonesia ini mau maju, untuk maju kita punya grand design reformasi birokrasi," tutur Mardani.

"Kemarin ada PNS bisa kerja di rumah, ramai lagi, ini libur lagi."

"Menurut saya, puzzle-puzzle ini jangan dilontarkan satu per satu," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menegaskan wacana ASN libur tiga hari bukan dari kementeriannya.

Tjahjo Kumolo mengatakan wacana tersebut merupakan usulan dari badan, lembaga, atau kementerian yang lain.

Menurut Tjahjo Kumolo harus ada pemeriksaan yang lebih lanjut.

Karena wacana ASN menambah hari libur menyangkut berbagai aspek di segala hal.

• Bobol Finger Print Absensi dan Isi Kehadiran Sebulan Penuh, ASN di Papua Kena Tegur BKD

"Wacana itu tidak muncul dari Kemenpan RB, memang ada beberapa usulan baik dari badan, atau usulan dari menteri yang akan mempekerjakan di rumah ya silakan," terang Tjahjo Kumolo.

"Tapi harus ada telaah yang mendalam, karena ini menyangkut berbagai aspek," tambahnya.

Apalagi, dalam periode ke dua Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perampingan birokrasi yang ada saat ini.

Perampingan birokrasi yang direncanakan mempunyai maksud agar pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat.

Meski demikian, Tjahjo Kumolo menuturkan adanya wacana tersebut tidak akan menghambat visi dan misi Jokowi dalam lima tahun ke depan.

Tjahjo Kumolo juga mengatakan pihaknya menerima berbagai masukan dari semua kalangan.

Mulai dari masyarakat maupun kementerian dan lembaga pemerintah.

Namun masukan yang diterima nantinya harus dikaji terlebih dahulu.

(Tribunnews.com)(Kompas.com/ Ardito Ramadhan)(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkeu Sri Mulyani Belum Setuju PNS Cuma Kerja Empat Hari, di Kompas.com dengan judul "Soal Wacana Libur PNS Ditambah, Ombudsman: Tolong Empatilah ke Para Buruh" dan  di Tribunnews.com dengan judul Tanggapi Wacana ASN Libur 3 Hari, Mardani Ali: Ini Sama Seperti Isu Pemangkasan Eselon III dan IV