Jika Masih Ada Kapal-kapal China di Natuna, Fadli Zon: Berarti Kunjungan Jokowi Tak Dianggap
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap, kehadiran Presiden Joko Widodo di Perairan Natuna, Kepulauan Riau memiliki dampak besar.
TRIBUNPAPUA.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap, kehadiran Presiden Joko Widodo di Perairan Natuna, Kepulauan Riau memiliki dampak besar.
Salah satunya kapal-kapal China tak berani memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tersebut.
"Kunjungan seorang presiden ke wilayah yang dianggap merupakan wilayah yang disengketakan harusnya mempunyai dampak luas, yang besar, dan harusnya berwibawa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
• Prabowo Dinilai Tak Galak ke China soal Natuna, Fadli Zon: Pak Menhan Realistis
Fadli mengatakan, kehadiran Jokowi di Natuna seharusnya memberikan pesan bagi China untuk tidak memasuki wilayah perairan Natuna.
Namun, kata dia, jika kapal- kapal China tetap memasuki Perairan Natuna, pesan atas kehadiran Jokowi tak dipedulikan.
"Ya kita lihat nanti dampaknya beberapa waktu ke depan, kalau ternyata masih ada kapal-kapal yang terus melintas batas tidak pada tempatnya, secara ilegal, berarti kunjungan itu kan dianggap tidak ada oleh mereka," ujar dia.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan, ke depannya pengamanan perbatasan Indonesia harus diperketat dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih seperti drone.
• Jokowi Kunjungi Natuna, Setkab: Sinyal bahwa Presiden Benar-benar Beri Perhatian Serius
"Saya misalkan contoh saya lihat di Turki beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja, itu mereka bisa mengoperasikan drone itu tanpa awak itu 200-300 kilometer," ucap dia.
"Sehingga kalau kita taruh di sekitar situ dengan operatornya dengan sangat sederhana ya, memang memerlukan satelit sarana tetapi wilayah kita masih memungkinkan, bahkan bisa diperlengkapi dengan senjata," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.
• Soal Natuna, Luhut: Jangan Bilang Saya Itu Jual Kedaulatan demi Investasi
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).
"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan," ujar Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi.
"Dari dulu sampai sekarang, Natuna ini adalah Indonesia."
Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.
• Bandingkan dengan AS, Pengamat Militer Ragu Indonesia Bisa Lawan China Sendirian: Mau Sekuat Apa?
"Tapi, kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita," kata Presiden Jokowi.
"Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada."
Setkab: Sinyal bahwa Presiden Benar-benar Beri Perhatian Serius
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna tak terlepas dari penerobosan yang dilakukan kapal cost guard dan kapal nelayan China.
Menurut Pramono, lewat kunjungan ini Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa kedaulatan wilayah RI tak boleh diganggu oleh negara manapun.
• Soal Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar Mengenai Kedaulatan Negara Kita
"Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar menawar. Dan itu merupakan hal prinsip," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
"Dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," sambungnya.
Pramono pun mengingatkan, Presiden Jokowi juga pada 2016 lalu pernah berkunjung ke Natuna saat insiden penerobosan wilayah terjadi. Jokowi bahkan saat itu melakukan rapat di atas kapal perang RI.
"Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden dalam persoalan Natuna ini benar benar memberikan attention serius," kata dia.
Meski dalam kunjungan Jokowi tak lagi berada di atas kapal perang, namun Pramono menilai pesan yang diberikan dari kunjungan ini tetap jelas dan tegas.
• Konflik di Perairan Natuna, Guru Besar UI: China Mau Ngetes Ketegasan Menteri-menteri Baru Jokowi
"Apa yang ditunjukkan Presiden ini kan menjadi simbol bahwa negara betul-betul hadir dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara itu hadir," ujar Pramono.
"Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan presiden tentunya saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," sambung politisi PDI-P ini.
(Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Fadli Zon: Kalau Masih Ada Kapal China, Kunjungan Jokowi ke Natuna Tak Dianggap