Minta Masuknya Kapal China ke Natuna Tak Dianggap Sepele, Nelayan: Tak Boleh Ada Negosiasi

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) turut menyoroti konflik kapal asing China yang mengambil ikan ke wilayah ZEE Indonesia di Natuna.

(DOK TNI)
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan | (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Morgono menggelar apel pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di pelabuhan Selat Lampa, Ranai Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pasukan yang terlibat yakni sekitar 600 personil dengan jumlah KRI yang ada sebanyak lima unit kapal. 

TRIBUNPAPUA.COM - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) turut menyoroti konflik kapal asing China yang mengambil ikan ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna.

Ketua Harian KNTI Dani Setiawan mengatakan, masuknya kapal asing yang mencuri ikan dilengkapi coast guard ke Perairan Natuna jangan dianggap sepele.

Dia bilang, China saat ini berbeda dengan China tahun 1980-an yang ekonominya tidak sebaik sekarang.

Sebut Indonesia dan China Bisa Negosiasi soal ZEE Natuna, Prabowo: Kita Cool Saja

"Melihat langkah China, itu harus dipandang tidak semata-mata klaim mereka atas wilayah mereka, ada aspek ekonomi bagaimana mereka mau merebut satu jalur yang kaya akan SDA, bukan hanya ikan tapi juga migas," kata Dani di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dani menyebut, Indonesia harus tegas mengusir China tak hanya dengan pendekatan parsial.

Pasalnya, China tengah menunjukkan diri sebagai negara adikuasa baru yang dampaknya mempengaruhi ekonomi dan politik di kawasan.

"Dampaknya pada negara ASEAN. Kalau dibiarkan dan pendekatan hanya parsial, ini akan berulang kembali di mana mereka melakukan klaim sebagai wilayah mereka," ucap Dani.

Soal Natuna, Ali Ngabalin: Ente Punya Kekuatan Apa untuk Perang dengan China?

Indonesia, kata Dani, harus tetap mengacu pada kesepakatan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 tanpa menyepakati nine dash line (9 garis putus-putus).

Dia menyebut, sedikit bergeser dari kesepakatan, Indonesia disinyalir tak memiliki kesempatan untuk keluar dari ancaman tadi.

"Jadi, landasan apapun yang dilakukan, Indonesia tidak boleh ada negosiasi yang lain, tidak bisa ditambahkan nine dash line," terang Dani.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved