Seusai Jokowi Berkunjung ke Natuna, TNI Sebut Kapal Asing Justru Bertambah: Bukan Malah Berkurang
Reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan Natuna tampaknya tidak dihiraukan oleh kapal ikan asing (KIA).
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan Natuna tampaknya tidak dihiraukan oleh kapal ikan asing (KIA).
Pasalnya, paska kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan gelar pasukan TNI di Pulau Natuna, keberadaan KIA di perairan tersebut bukannya berkurang tapi justru semakin bertambah.
• Ungkap Kemungkinan China dan Pemerintah Olah Natuna Bersama, Moeldoko: Bisa Dieksploitasi SDA-nya
Hal tersebut terbukti dari pantauan udara yang dilakukan TNI menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301.
Dari pemantauan itu, ditemukan sekitar 30 KIA yang masih menduduki Laut Natuna bagian utara.
"Saat ini KIA tersebut bukan malah berkurang, melainkan semakin bertambah dan jumlahnya sekitar 30 KIA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/1/2020).
Mengetahui ada temuan itu, Yudho langsung menginstruksikan tiga kapal perang, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan upaya pengusiran.
Dalam keterangannya, Yudho mengaku akan menggunakan langkah persuasif terlebih dulu untuk mengusir KAI tersebut.
Saat ini, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan dengan kapal Coast Guard China agar KIA segera keluar dari wilayah Indonesia.
• Moeldoko Sebut Pemerintah Indonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan China Kelola ZEE Natuna
Namun demikian, jika upaya persuasif itu kembali tidak dihiraukan, ia menegaskan akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Namun jika kapal-kapal asing tersebut tetap tidak keluar dari wilayah Indonesia, maka dilaksanakan penegakan hukum, kapal-kapal tersebut ditangkap dan diproses secara hukum," kata Yudho.
Dalam kunjungannya itu, ia menegaskan kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar.
"Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya dan ada gubernurnya bahkan penduduk kita di sini ada 81 ribu, jadi tidak ada yang perlu didebatkan lagi," kata Jokowi.
Fadli Zon soal Natuna
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap, kehadiran Presiden Joko Widodo di Perairan Natuna, Kepulauan Riau memiliki dampak besar.
Salah satunya kapal-kapal China tak berani memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tersebut.
