Pukat UGM Nilai Jokowi Seharusnya Tegur Yasonna Laoly: Tak Memahami Etika Jabatan Publik

Pukat UGM mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya menegur MenkumHAM Yasonna Laoly yang bergabung ke tim hukum PDI Perjuangan melawan KPK.

Kompas.com
Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasona Laoly menjelaskan ketentuan itu berhubungan dengan seseorang yang dengan sengaja menujukkan alat kontrasepsi dan menunjukkan cara mendapatkannya bagi anak-anak. 

TRIBUNPAPUA.COM - Peneliti Pusat Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya menegur Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly yang bergabung ke tim hukum PDI Perjuangan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, kata dia, bergabungnya Yasonna di tim hukum PDI Perjuangan rawan menimbulkan konflik kepentingan.

"Presiden Jokowi seharusnya menegur MenkumHAM, tetapi tidak dilakukan karena sesama petugas partai yang tidak memahami etika jabatan publik," kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/1/2020).

Yasonna Masuk Tim PDIP dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Tak Langgar Hukum, tapi Sangat Tak Etis

Zaenur kemudian mencontohkan bentuk konflik kepentingan yang bisa saja terjadi jika Yasonna tetap tergabung di tim hukum.

Salah satu contohnya, kemungkinan penggunaan wewenang atas Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM.

"Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah kepemimpinan Yasonna. Informasi lintas-batas imigrasi Harun Masiku sekarang sedang dipertanyakan," ujar dia. 

"Majalah Tempo menyebut Harun Masiku berada di Indonesia ketika OTT (operasi tangkap tangan). Yasonna menyebut Harun Masiku tidak di Indonesia," kata dia. 

Respons Jokowi soal Yasonna Laoly yang Masuk Tim Hukum PDIP Lawan KPK

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly masuk dalam tim hukum DPP PDIP yang melaporkan KPK ke Dewan Pengawas.

Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan langkah Yasonna itu.

Sebab, Yasonna memang pengurus PDIP.

Yasonna tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan di struktur Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng.

"Pak Yasonna juga pengurus partai," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Komentar KPK soal Yasonna Laoly yang Masuk Tim Hukum PDIP terkait Kasus Harun Masiku

Jokowi pun enggan berkomentar lagi soal keterlibatan Yasonna dalam tim hukum DPP PDI-P ini.

"Tanyakan ke Pak Yasonna Laoly," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved