Jokowi Ingatkan Prabowo Tak Boleh Ada Mark Up Anggaran Kemhan: Harus Efisien, Bersih

TRIBUNPAPUA.COM - Presiden Joko Widodo mengingatkan Kementerian Pertahanan merupakan kementerian dengan anggaran terbesar.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk hati-hati dan menggunakan anggaran sebesar Rp 127 triliun itu dengan sebaik-baiknya.

• Prabowo Dikritik soal Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Jokowi Beri Pembelaan

"Perlu saya informasikan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang," kata Jokowi dalam sambutannya pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020) pagi.

"Tahun 2020 sekitar 127 Triliun rupiah. Hati-hati penggunaan ini."

"Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi," ujar dia.

Jokowi pun meyakini Prabowo adalah orang yang detail mengenai urusan anggaran ini.

• Masa Lalu Prabowo Subianto Disinggung PKS saat Kritik Kunker Luar Negeri: Kok Tipis Telinga?

Ia mengaku tahu persis karena kerap berdiskusi dengan rivalnya pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu itu terkait anggaran alutsista.

"Berkali kali dengan saya, hampir hapal di luar kepala. Aman urusan Rp 127 triliun ini," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, yang terpenting anggaran besar ini harus digunakan untuk mendukung industri pertahanan dalam negeri.

Bela Prabowo soal Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tengah dirundung kritik terkait kunjungan kerjanya ke sejumlah negara.

Jokowi menegaskan, kunjungan kerja yang dilakukan Prabowo adalah dalam rangka diplomasi pertahanan.

• Kritik Kunjungan Kerja Prabowo ke 7 Negara, PKS Ingatkan Pesan Jokowi

"Kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan yang lain-lain," kata Jokowi dalam sambutannya pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020) pagi.

Selain diplomasi, Jokowi menyebut kunjungan Prabowo ke berbagai negara itu juga dalam rangka melihat alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang akan dibeli oleh Indonesia.

"Bagus atau tidak bagus. Benar atau tidak benar. Bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semua dicek secara detail," ucap Jokowi.

"Dan itu sudah kami diskusikan dengan Pak Menhan, tidak sekali dua kali. Banyak yang enggak tahu," kata dia.

Jokowi justru balik mengkritik pihak-pihak yang mengkritik Prabowo, yang merupakan rivalnya pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu.

"Kalau ada yang bertanya belum ngerti urusan diplomasi pertahanan," kata Jokowi.

• Respons Kritik PKS untuk Prabowo, Wasekjen Gerindra: Caper, Cari Perhatian

Hingga saat ini, tercatat sudah ada tujuh negara yang dikunjungi Prabowo.

Kritik kepada Prabowo sebelumnya datang dari Partai Keadilan Sejahtera, salah satu parpol yang mengusungnya pada Pilpres 2014 dan 2019.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

"Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi."

• Gerindra Tanggapi Kritik PKS soal Kunjungan Kerja Prabowo ke 7 Negara: Itu Atas Perintah Presiden

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas.

Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik," ujar Mardani.

"Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan."

Prabowo sebelumnya sudah memberi penjelasan bahwa kunjungannya ke luar negeri itu demi kepentingan negara, utamanya dalam hal alutsista.

"Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita harus pelajari alutsista yang ada," ujar Prabowo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

• Reaksi Prabowo Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri: Memang Kita Butuh Keliling Kok

Menurut Prabowo, pemerintah perlu menjajaki peluang agar negara-negara lain mau menjual alutsista mereka kepada Indonesia.

"Kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," ucapnya.

(Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Ingatkan Prabowo: Tak Boleh Ada "Mark Up" Anggaran