ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Kritik Andre Rosiade yang Terlibat dalam Penggerebekan PSK di Padang, Formappi: Jadi Contoh Buruk

Peneliti Formappi Lucius Karus mengkritik tindakan anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade yang terlibat dalam penggerebekan PSK di Padang.

Tribunnews/Lusius Genik
Politikus Gerindra Andre Rosiade di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritik tindakan anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade yang terlibat dalam penggerebekan PSK di Padang, Sumatera Barat.

Lucius menilai, Andre telah bertindak seperti aparat penegak hukum.

Menurutnya, jika seorang anggota dewan menemukan suatu persoalan di daerah pemilihannya, maka yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak terkait atau mendiskusikannya di DPR.

6 Fakta Penggerebekan PSK di Padang, Bermula dari Laporan Andre Rosiade hingga Bantah Ada Penjebakan

"Alih-alih berkoordinasi dengan pihak terkait atau membawa persoalan itu ke DPR untuk dicarikan solusinya, Andre malah bertindak seolah-olah sebagai aparat penegak hukum," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2020).

Lucius dapat memahami alasan Andre yang berupaya menyerap aspirasi konstituen di dapil.

Namun, lanjut Lucius, Andre tidak bisa bertindak sembarangan karena anggota dewan terikat pada Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

"Hanya saja perjuangan aspirasi itu tidak bisa dilakukan secara serampangan," tuturnya.

"Ada prosedur-prosedur yang bisa digunakan, katakanlah seperti berkoordinasi dengan pemerintahan setempat atau aparat hukum setempat untuk mencari solusi atas keluhan yang dilaporkan warga."

Lucius mengatakan, semestinya Andre bisa membawa persoalan prostitusi online itu untuk dibahas di DPR untuk kemudian dirumuskan dalam undang-undang atau kebijakan nasional.

Ada Nama Andre Rosiade di Kuitansi Pemesanan Hotel Tempat Penggerebekan PSK di Padang

"Selain berkoordinasi, aspirasi yang disampaikan warga juga bisa dibawa DPR ke parlemen untuk dibicarakan bersama-sama oleh DPR sebagai lembaga hingga menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya," ujar Lucius.

"Karena sangat mungkin aspirasi serupa juga datang dari daerah lain, maka sangat mungkin DPR bisa mengusulkan kebijakan secara nasional untuk mengatasi persoalan prostitusi online tersebut," imbuh dia.

Menurut Lucius, Andre tidak bisa main hakim sendiri.

Ia menyebut tindakan yang dilakukan Andre menjadi contoh buruk bagi anggota dewan.

"Anggota DPR memang harus memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi perjuangan itu tak bisa dilakukan dengan melawan hukum atau dengan main hakim sendiri," ujarnya.

"Tindakan main hakim sendiri atau melawan hukum justru jadi contoh buruk jika dilakukan oleh anggota DPR."

Soal Penggerebekan PSK yang Libatkan Andre Rosiade, Gerindra: Silakan jika Mau Laporkan ke MKD DPR

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved