Mahfud Ungkap Analisis Prabowo soal 2 Ancaman Kedaulatan Indonesia: Kita Kalah Hadapi Secara Fisik
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ada dua ancaman kedaulatan di wilayah teritorial Indonesia.
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ada dua ancaman kedaulatan di wilayah teritorial Indonesia.
Ini berdasarkan analisis yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
• Mahfud MD Paparkan 2 Ancaman Kedaulatan NKRI Menurut Analisis Prabowo, Satu di antaranya soal Papua
"Saat ini ada dua yang menjadi ancaman teritorial Indonesia berdasarkan analisis Menhan," ujar Mahfud di Markas Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Pertama, kata dia, ancaman di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan.
"Karena di situ ada klaim dari China yang di dalam konteks hukum internasional itu tidak ada. Itu klaim sejarah dan hak tradisional yang katanya sudah ribuan tahun lalu orang China terbiasa mencari ikan di Laut China Selatan," tutur Mahfud.
Padahal, apa yang dilakukan China itu melanggar hak berdaulat Indonesia.
Mahfud juga menyebut hal tersebut ancaman terhadap teritori Indonesia.
Dia pun mengingatkan ancaman China tidak bisa dihadapi dengan adu kekuatan.
Secara hitungan matematis, jika perang fisik dengan China terjadi, dipastikan Indonesia akan kalah.
"Penduduk China 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah, tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi," ucap Mahfud.
• Reaksi Mahfud MD soal Prabowo Menteri Kinerja Terbaik di Hasil Survei: Paling kan Survei, Ya Silakan
Oleh karena itu, Mahfud menegaskan, Indonesia akan tetap mempertahankan wilayah perairan Natuna Utara itu sebagaimana amanat konstitusi.
"Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritoritorial," kata dia.
Ia juga mengatakan, ancaman teritorial yang kedua datang dari Papua, yakni isu papua merdeka.
Menurut Mahfud, ancaman di Papua tidak bisa dihadapi secara militer. Dia menyebut pemerintah harus menjaga HAM di Papua.
"Saudara sekalian kita harus menjaga HAM sehingga kita harus berhati-hati menjalankan operasi di sana sehingga yang dilakukan itu adalah penegakan hukum dan keamanan," ucap Mahfud.
