ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Virus Corona

Refly Harun Sindir Pemerintah Seolah 'Kampanyekan' Situasi Rusuh jika Lockdown: Mestinya Amankan

Pakar Tata Usaha, Refly Harun memberikan kritik kepada pemerintah dalam penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Youtube/Talk Show tvOne
Pakar Tata Usaha, Refly Harun terang-terangan mengaku memberikan kritik kepada pemerintah dalam penanganan Virus Corona 

TRIBUNPAPUA.COM - Pakar Tata Usaha, Refly Harun memberikan kritik kepada pemerintah dalam penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun berujar pemerintah seperti hanya seperti memikirkan ekonomi, dibandingkan dengan nyawa masyarakat Indonesia.

Dalam tayangan Youtube Talk Show tvOne, Senin (6/4/2020), Refly Harun juga menyebut pemerintah justru ketakutan menghadapi pandemi Virus Corona.

Pakar Tata Usaha, Refli Harun terang-terangan mengaku memberikan kritik kepada pemerintah dalam penanganan Virus Corona.
Pakar Tata Usaha, Refly Harun terang-terangan mengaku memberikan kritik kepada pemerintah dalam penanganan Virus Corona. (Youtube/Talk Show tvOne)

 

Mahfud MD Ungkap Curhatan Napi Koruptor yang Keluhkan Selnya: Saya Sakit TBC, Tempatnya Tak Enak

Pemerintah dinilai takut dalam mengambil kebijakan yang tegas, seperti misalnya lockdown dengan alasan akan terjadi kerusuhan.

Menurut Refly Harun, pemerintah harus sebaliknya yaitu bisa memastikan kepada masyarakat jika negara bisa mengatasi Covid-19 ini.

Dengan begitu maka masyarakat akan merasa tenang dan bisa percaya dengan pemerintah.

"Saya mengkritik pemerintah pusat, yang menurut saya terlalu berhitung terhadap nyawa manusia, pemerintah mempunyai ketakutan sendiri yang menurut saya enggak beralasan, yaitu ketakutan terjadi riot," ujar Refly Harun.

"Masa pemerintah sendiri yang kemudian seperti mengkampayekan 'Awas lho nanti terjadi ada kerusuhan dan lain sebagainya'."

"Mestinya pemerintah mengamankan, menenangkan, menyamankan bahwa kita akan mulai memerangi Covid-19," jelasnya.

Refly Harun mengatakan selain tidak berani dalam mengambil langkah yang tegas, pemerintah juga dirasa tidak siap untuk menanggung risiko dari kebijakan tersebut.

Padahal pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meringankan tugasnya.

Dalam kasus ini, pemerintah daerah justru yang dinilai bisa bergerak cepat.

Soroti Data Korban Virus Corona, Karni Ilyas: Masa Data Nasional Lebih Kecil dari Data DKI

"Semua di rumah, kecuali petugas, selama 14 hari mereka yang keluar rumah kami akan tindak dengan tegas," ungkap Refly.

"Tapi akan kami persuasi, semua kebutuhan anda kami penuhi," imbuhnya.

"Yang penting deklarasi itu dulu, kemudian minta bantuan pemerintah daerah masing-masing, kemudian pemerintah daerah menyuplai itu."

Lebih lanjut, Refly menilai saat ini pemerintah bukan fokus untuk memerangi Virus Corona, tetapi malah sudah memikirkan soal pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan.

"Yang terjadi adalah menurut saya pemerintah saat ini sudah ngomong mengenai bagaimana pemulihan akibat dampak dari Covid-19," kata Refly.

"Padahal Covid-19-nya sendiri masih beredar."

"Kecuali Covid-nya sudah selesai, lalu kita tahu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, baru kita bicara pemulihannya, baru kita bicara jaring pengamannya."

Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan sekarang oleh pemerintah yaitu harus berani mengambil langkah yang tegas.

4 Strategi Korea Selatan Sukses Tangani Corona Tanpa Lockdown, Bisakah Diterapkan di Indonesia?

Setelah itu baru memikirkan tentang risiko yang akan ditimbulkan dalam bentuk apapun.

"Sekarang yang kita bicarakan adalah bagaimana mengenyahkan virusnya dulu, harus ambil langkah berani," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-3.31

Tanggapan Mahfud MD saat Disebut Ada Ketidakkompakan Kabinet

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD memberikan tanggapan terkait banyak pihak yang menyebut ada ketidakkompakan di kabinet soal isu pembebasan narapidana.

Dikabarkan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sempat menyuarakan akan membebaskan bersyarat semua napi, termasuk napi koruptor.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Virus Corona di lingkungan lapas.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD meluruskan kebijakan pemerintah soal pembebasan atau pemberian remisi kepada narapidana.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD meluruskan kebijakan pemerintah soal pembebasan atau pemberian remisi kepada narapidana. (Youtube/KompasTV)

 

Kemudian yang menjadi sorotan yaitu soal pembebasan napi tindak pidana korupsi yang dinilai tidak perlu dilakukan.

Namun kabar tersebut sudah diluruskan oleh Mahfud MD dan juga presiden Jokowi dengan menegaskan jika kebijakan tersebut hanya ditujukan untuk napi tindak pidana umum.

Sedangkan untuk tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme dipastikan tidak akan mendapatkan hak remisi.

Maka dari itu, banyak yang beranggapan terjadi ketidakkompakan di kabinet, khususnya antara Yasonna Laoly dengan Mahfud MD dan juga pemerintah.

Pengusaha Tasikmalaya Hibahkan Lahan 1 Hektare untuk Makam Jenazah Pasien Covid-19

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Youtube KompasTV, Mahfud MD menilai hal semacam itu lumrah terjadi.

Menurut Mahfud MD, apa yang dilakukan oleh Yasonna Laoly bertujuan untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat di tengah pandemi Virus Corona.

Hal itu juga berlaku untuk para menteri lain, yang pastinya mempunyai usulan ataupun kebijakan masing-masing.

"Kita tampung lah suara itu, tetapi sebenarnya kami ini dalam situasi seperti ini ingin membuat yang terbaik, " ujar Mahfud MD.

"Sehingga ya setiap menteri ingin memberi harapan baik kepada masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menilai langkah yang dilakukan Yasonna bukan masalah besar, terlebih hal tersebut masih bersifat usulan.

"Saya kira dalam konteks seperti itu juga Pak Yasonna melakukan itu, ingin memberikan harapan bahwa negara itu manusiawi dan sebagainya," jelasnya.

"Itu baik-baik saja, tetapi kan saya menekankan bahwa sampai saat ini belum dan belum ada rencana, itu tidak apa-apa juga."

"Saya kira bagus juga, pemerintah bisa dilihat, bahwa pemerintah pun bisa berwacana satu sama lain," kata Mahfud.

4 Strategi Korea Selatan Sukses Tangani Corona Tanpa Lockdown, Bisakah Diterapkan di Indonesia?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengatakan jika dirinya berhubungan baik dengan Yasonna, termasuk juga yang terakhir berkonsultasi secara intensif terkait pembahasan kebijakan pembebasan napi tersebut.

"Tetapi yang Anda harus tau juga, saya dengan Pak Yasonna berkonsultasi intensif sejak hari Jumat itu," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.15

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Blak-blakan Kritik Pemerintah, Refly Harun: Mempunyai Ketakutan Sendiri dalam Atasi Virus Corona

Sumber: TribunWow.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved