Sebut Ada Pihak yang Selalu Mengadu Domba Pusat dan Pemda, Mahfud MD: Orang Itu-itu Aja
Mahfud MD mengatakan ada pihak tertentu yang ingin mengadu domba pemerintah pusat dengan daerah.
TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan ada pihak tertentu yang ingin mengadu domba pemerintah pusat dengan daerah.
Ia pun membantah adanya komunikasi yang buruk antara pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan Virus Corona.
"Saya kira tidak ada yang mempolitisasi hubungan daerah dan pusat, kecuali di medsos dan orang tertentu itu-itu aja," ujar Mahfud MD, dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (8/4/2020).
• Refly Harun Ungkap Ada Politisi Kirim Surat ke Jokowi Bahas Nyawa Masyarakat: Tak Bisa Recovery
Ia lalu menyinggung hubungan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baik-baik saja.
"Kita dengan DKI baik kok, memang ada orang yang selalu mengadu domba, seakan-akan pusat dan daerah itu berbenturan," ungkapnya.
Mahfud MD berujar, pemerintah pusat sering mengadakan rapat dengan kepala daerah, dan hubungan mereka kompak.
"Padahal komunikasi kita baik, kita sering melakukan rapat virtual dengan para gubernur, sering sekali dan selalu kompak," terangnya.
• India Ubah Kereta Jadi Rumah Sakit Sementara Pasien Virus Corona, Lihat Penampakannya
Ia pun heran jika ada pihak yang menyebut hubungan pemerintah pusat dengan daerah tak sejalan dalam penanganan Virus Corona ini.
"Tapi kenapa seakan-akan daerah dipotong oleh pusat, pusat diganjal oleh daerah,"
"Kita tetep baik-baik saja, karena ingin semuanya berperan menangani ini (Virus Corona)," imbuh Mahfud MD.
Jubir Presiden Bantah Pemerintah Pusat Hambat Permohonan PSBB DKI Jakarta
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyampaikan, tidak ada upaya menghambat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Fadjroel Rachman menjelaskan, awalnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk karantina wilayah.
Namun, saat itu pemerintah pusat belum menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, untuk penanganan Virus Corona.
"Di media seolah-olah ada upaya menghambat surat dari Anies untuk pemerintah pusat."
"Kenyataannya pada 28 Maret 2020, Anies mengajukan karantina wilayah atas respons status kedaruratan kesehatan masyarakat."
• Peneliti di China Deteksi Virus Corona di Cairan Mata Pasien Positif: Kita Semua Harus Waspada
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/menko-polhukam-mahfud-md-di-kantor-kemenko-polhukam.jpg)