Ridwan Kamil Ungkap 1,7 Data KK Penerima Bantuan Invalid: Ada Aparat di Daerah yang Marah-marah

Adanya tumpang tindih data penerima bantuan BPNT, PKH dan bantuan pemprov jabar lanjut dia, masyarakat miskin baru (Misbar). Bahkan, masih terdapat data penerima bantuan yang saat ini sudah meninggal dunia. 

"Berdasarkan beberapa poin tersebut maka kami menuntut kewenangan agar pendataan bisa dilaksanakan oleh aparatur desa masing-masing," ucapnya 

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil survey dilapangan pihaknya menemukan cukup banyak data penerima manfaat yang sudah meninggal dunia.

"Setelah kami lakukan cek data by name by addres ditemukan hampir 50 persen data penerima bantuan itu sudah meninggal dunia, sehingga bantuan itu tidak akan tepat sasaran," kata dia.

Pihaknya meminta, pemerintah untuk segera menghentikan sementara kegiatan pendistribusian sembago bagi warga yang terdampak Covid-19, sebelum data penerima manfaat tersebut selesai diperbaiki. 

Viral 

Sebelumnya,  Viral di media sosial Facebook, seorang kepala desa (Kades) Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membeberkan kekecewaannya terhadap pemerintah soal dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

• Tak Ingin Terlalu Dini Simpulkan Puncak Wabah Corona di Indonesia, Achmad Yurianto Ungkap Alasannya

Dalam video yang diunggah akun facebook Panji Purnama hari Rabu (22/4/2020) pukul 19.19 kemarin, Kades Ciwaru Taopik Guntur Rochmi menyatakan secara jelas kekecewaannya.

"Yang terhormat bapak Presiden Republik Indonesia selaku pemangku kebijakan secara Nasional, yang terhormat bapak Gubernur Jawa Barat, yang terhormat bapak Bupati Sukabumi perkenalkan nama saya Taopik Guntur Rochmi salah satu kepala desa di Kecamatan Ciemas, Desa Ciwaru. Hari ini ingin menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi, yang dampaknya bisa kami rasakan hari ini, ketika hari ini kami dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten akibat adanya salah satu wabah internasioan, wabah dunia yang hari juga dirasakan oleh Indonesia yaitu adanya dampak wabah virus corona," kata Taopik dalam video tersebut seperti dilihat Tribunjabar.id, Kamis (23/4/2020).

Dalam video tersebut, Taopik membeberkan adanya kekeliruan pendataan bantuan PKH, ada data warga yang double sehingga menerima ganda bantuan PKH, dalam video tersebut ia juga memperlihatkan adanya nomer induk kependudukan (NIK) yang double tetapi dengan nama yang sama.

Bahkan, ia mengatakan ada RT RW yang dibunuh warga akibat kekeliruan data penerima bantuan PKH.

"Biarkan suara kebenaran itu menggelegar demi kebaikan dan kebenaran sebuah perogram yang hari ini kita tahu dan jangan tutup mata, tutup telinga bahwa program PKH, BNPT sudah jadi ranah program bisnis yang dilakukan para oknum-oknum tertentu yang bertugas mengurusi perogram tersebut, termasuk didalam sudah banyak oknum pendamping PKH banyak terlibat didalam bisnis perogram tersebut," kata Taopik kepada Tribunjabar.id melalui pesan singkat, Kamis (23/4/2020).

(TribunCirebon.com/ Machmud Mubarok)

Artikel ini telah tayang di Tribuncirebon.com dengan judul Gubernur Jabar Ridwan Kamil: Jutaan Data KK Ternyata Ngaco, Bantuan Belum Datang Karena Masalah Data