Jawaban Anies Baswedan seusai Dapat Kritik Mensos hingga Menkeu soal Bansos: Saya Tak Tahu Salahnya
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapatkan kritik sejumlah pihak soal penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati, oleh sebab itu presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu," kata Mahfud.
"Itulah yang disebut relaksasi, karena di berbagai tempat itu berbeda."
Ia menyatakan, ada perbedaan aturan penanganan Virus Corona di berbagai daerah.
Namun, menurutnya semua aturan itu bertujuan mencegah penyebaran Virus Corona dan seusai dengan protokol kesehatan.
"Ada yang begitu ketat orang mau bergerak ke sana enggak bisa, mau cari uang enggak bisa, tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya," jelasnya.
"Nah ini yang dimaksud perlu dilakukan relaksasi, relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesahatan."
Lebih lanjut, Mahfud menyinggung imbauan Jokowi terkait penyerahan bansos kepada warga terdampak Virus Corona.
Mahfud menyebut, Jokowi menginginkan penyaluran bansos dilakukan secara cepat.
"Kemudian bantuan sosial, presiden mengatakan harus cepat dan tepat," ujar Mahfud.
"Tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat maka presiden minta agar cepat dulu."
Ahli Psikologi Politik Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Cakup 5 Hal: Sekarang Perlu Didukung
Ia menjelaskan, pemberian secara cepat kini lebih dibutuhkan warga ketimbang menunggu waktu yang cukup lama untuk memberikan bansos secara tepat.
Karena itu, Mahfud pun menyinggung soal banyaknya warga yang tak memiliki KTP domisili karena hidup di perantauan.
"Semuanya segera diberi soal pembukannya nanti, administrasi mungkin banyak orang yang enggak punya KTP, enggak punya rumah," terang Mahfud.
"Tapi jelas-jelas membutuhkan cepat, diberi."