Breaking News:

Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Disebut Mahfud MD "Negara Ilusi" hingga Tak Didukung TPNPB-OPM

Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat pada Selasa (01/12/2020).

Editor: Astini Mega Sari
Dok. The Office of Benny Wenda
Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, yang kini bermukim di Inggris. 

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menyebut Benny Wenda "membuat negara ilusi" setelah ketua ULMWP (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat/United Liberation Movement for West Papua) itu mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat - yang mencakup Papua dan Papua Barat.

"Benny Wenda membuat negara ilusi, negara yang tidak ada. Papua Barat itu apa?" cetus Mahfud MD dalam pernyataan pers, Kamis (03/12).

Merujuk Traktat Montevideo pada 1933, Mahfud MD menjelaskan syarat berdirinya sebuah negara adalah keberadaan rakyat, wilayah, dan pemerintah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. ((KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO))

"Rakyatnya siapa? Dia memberontak, dia orang luar. Wilayahnya, Papua. Kita riil yang menguasai. Pemerintahnya, siapa yang mengakui dia sebagai pemerintah? Orang Papua sendiri tidak juga mengakui," kata Mahfud MD.

Ia mengatakan Majelis PBB sudah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia setelah dilaksankannya referendum tahun 1969.

"PBB tak mungkin buat putusan dua kali terhadap hal sama," katanya.

Baca juga: Tanggapan Mahfud MD soal Benny Wenda yang Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat: Dia Melakukan Makar

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh deklarasi itu, yang menurutnya, "hanya dilakukan di Twitter".

Pemerintah, lanjut Mahfud, mengatakan bahwa pemerintah akan fokus melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua. Salah satunya dengan merencanakan perubahan UU 21/2001 tentang otsus dengan menaikkan anggaran untuk otsus, dari 2% ke 2,25%.

Pemekaran wilayah Papua, katanya, juga direncanakan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan pada Orang Asli Papua (OAP).

Sebelumnya, deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Benny Wenda juga dianggap 'tidak memiliki legimitasi' oleh kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua, TPNPB-OPM.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved